Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen kementeriannya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan itu disampaikan di tengah isu penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Dody mengatakan Kementerian PU selama ini telah memiliki sistem pengelolaan yang berjalan. Namun, sistem tersebut terus diperbaiki dan diperbarui mengikuti perkembangan teknologi serta perangkat lunak terkini.
Menurutnya, pembaruan sistem diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan integritas, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pada seluruh program pembangunan yang dijalankan kementerian.
Ia juga menekankan bahwa penggunaan anggaran negara harus memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintah pusat. Dody menyebut setiap satu rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan harus mampu memberikan manfaat berlipat bagi masyarakat yang merasakan langsung hasil program tersebut.
Selain pembaruan sistem, Dody menyampaikan audit internal di Kementerian PU terus berlangsung sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola yang baik. Ia menegaskan audit dilakukan secara berkala dan menyeluruh, dan hasilnya menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran.
Dody juga menyatakan kementeriannya berkomitmen mendukung setiap proses yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari instruksi Presiden untuk melakukan pembenahan.
