Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta keterbukaan informasi kepada publik. Ia menyampaikan hal itu saat sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Pertemuan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (27/2/2026).
Nurhadi mengatakan dirinya rutin turun ke masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan sosialisasi, tetapi juga dengan mengunjungi dapur-dapur SPPG dan sekolah-sekolah penerima manfaat. Temuan di lapangan, menurut dia, kemudian disampaikan dalam forum rapat di tingkat pusat.
Dari hasil kunjungan tersebut, Nurhadi menyebut BGN merespons dengan menerbitkan aturan baru. Salah satunya, setiap menu yang disajikan di tray food wajib diberi label harga satuan.
Ia menjelaskan, kebijakan pelabelan harga dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian porsi dan kualitas makanan. Untuk siswa SD ke atas, nilai makanan disebut harus memenuhi standar Rp10.000, sedangkan porsi untuk balita, PAUD, dan kelompok lain sebesar Rp8.000. Nurhadi meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tray food tanpa label harga atau dinilai tidak layak.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar itu juga mengungkap adanya laporan dapur SPPG yang kualitasnya tidak memenuhi standar hingga memicu kasus keracunan. Laporan tersebut, kata dia, telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan.
Ke depan, Nurhadi menyebut BGN berencana menerapkan klasifikasi dapur SPPG menjadi grade A, B, dan C. Ia menjelaskan, dapur grade A dinilai sangat layak dan memiliki pelayanan prima, grade B disebut pernah mengalami satu kasus keracunan, sedangkan grade C mengalami kasus berulang. Menurutnya, jika keracunan terjadi dua atau tiga kali, rekomendasinya dapur tersebut ditutup.
Selain aspek layanan, Nurhadi menyoroti pentingnya sinergi antara SPPG dan kelompok tani. Ia mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar bersatu dan aktif berkomunikasi dengan satgas BGN serta pengelola dapur setempat, sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan kearifan lokal.
Ia menekankan agar kebutuhan sayur tidak diambil dari luar daerah jika petani lokal mampu memasok. Menurutnya, hal itu menjadi pekerjaan bersama untuk mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi juga menilai peran media penting dalam pengawasan. Ia meminta pengelola SPPG tidak menutup diri terhadap wartawan selama dilakukan sesuai prosedur dan pada waktu yang tepat.
Nurhadi menyebut seluruh dapur SPPG saat ini sudah dilengkapi CCTV dan sistem laporan kehadiran yang terhubung langsung ke pusat. Ia berharap pengawasan dapat dilakukan bersama oleh pemerintah, media, dan masyarakat, serta klarifikasi turut diberitakan agar tidak kalah dari informasi yang belum tentu benar.
