BLITAR — Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta keterbukaan informasi kepada publik. Pernyataan itu disampaikannya dalam dialog bersama media di Gedung Pertemuan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Jumat siang (27/02/2026).
Nurhadi menyebut dirinya rutin turun ke masyarakat, tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga dengan mengunjungi dapur-dapur SPPG dan sekolah-sekolah penerima manfaat. Temuan di lapangan, kata dia, kemudian disampaikan dalam forum rapat.
Ia menjelaskan, hasil kunjungan tersebut telah direspons oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui terbitnya aturan baru yang mewajibkan setiap menu yang disajikan pada tray food diberi label harga satuan. “Alhamdulillah, hasil kunjungan kami direspons baik oleh Badan Gizi Nasional. Bahkan sudah keluar aturan baru, setiap menu yang disajikan di tray food wajib diberi label harga satuan,” ujarnya.
Menurut Nurhadi, pelabelan harga dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian porsi dan kualitas makanan. Ia menyebut standar nilai makanan untuk siswa SD ke atas harus memenuhi Rp10.000, sedangkan untuk balita, PAUD, dan kelompok lain sebesar Rp8.000. Ia juga meminta masyarakat melapor apabila menemukan tray food tanpa label harga atau dinilai tidak layak.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi mengungkap adanya laporan dapur SPPG yang kualitasnya tidak memenuhi standar hingga memicu kasus keracunan. Laporan tersebut, kata dia, telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan.
Ia menambahkan, ke depan BGN berencana menerapkan klasifikasi dapur SPPG menjadi grade A, B, dan C. Dapur grade A dinilai sangat layak dan memiliki pelayanan prima, grade B disebut pernah mengalami satu kasus keracunan, sedangkan grade C mengalami kasus berulang. “Jika sampai dua atau tiga kali keracunan, rekomendasinya dapur tersebut ditutup,” tegasnya.
Nurhadi juga menyoroti pentingnya sinergi antara SPPG dan kelompok tani. Ia mendorong gabungan kelompok tani (Gapoktan) agar bersatu dan aktif berkomunikasi dengan satgas BGN serta pengelola dapur setempat, sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan kearifan lokal.
“Jangan sampai kebutuhan sayur diambil dari luar daerah, padahal petani lokal kita mampu. Ini PR bersama agar kualitas hasil tani lokal terus meningkat,” katanya.
Terkait keterbukaan publik, Nurhadi menilai peran media penting dalam pengawasan. Ia meminta pengelola SPPG tidak menutup diri terhadap wartawan selama peliputan dilakukan sesuai prosedur dan pada waktu yang tepat. Menurutnya, seluruh dapur SPPG saat ini sudah dilengkapi CCTV dan sistem laporan kehadiran yang terhubung langsung ke pusat, sehingga pengawasan dapat dilakukan bersama oleh pemerintah, media, dan masyarakat.
“Tidak ada yang ditutupi. Justru kami berharap klarifikasi juga diberitakan agar tidak kalah viral dari informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya.
