Ekonomi syariah dinilai berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkeadilan di masyarakat melalui penekanan pada prinsip moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas keuangan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan ekonomi syariah mengedepankan transaksi yang transparan dan adil sehingga dapat mengurangi risiko penipuan yang kerap terjadi di masyarakat. Ia menekankan, kejelasan informasi produk serta pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

“Jadi ini sudah menjadi sesuatu keharusan gitu ya untuk lembaga keuangan syariah, mereka juga harus selalu transparan gitu. Jadi nggak ada ceritanya lembaga keuangan syariah itu yang disembunyikan, ditutup-tutupi, tipu-tipu. Nah itu berarti masyarakat harus lebih luas pada seperti itu,” kata Primandanu, Senin, 23 Februari 2026.

Selain aspek pencegahan penipuan, ekonomi syariah juga disebut berperan dalam mendukung kesejahteraan sosial. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, menyampaikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat diperkuat melalui transaksi infak, sedekah, dan zakat, yang kini semakin mudah dilakukan dengan pembayaran digital.

“Salah satu upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah pembayaran zakat, infak dan sedekah termasuk zakat fitrah tadi. Dan salah satu kemudahan kita sekarang adalah membayar zakat itu lewat QRIS, karena itu aman, mudah, dan yang insyaallah itu juga sah,” ujarnya.

Kemudahan pembayaran melalui QRIS dan perbankan dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban sosial. Selain praktis, sistem digital juga disebut membuat penyaluran dana lebih transparan dan akuntabel.

Dengan penguatan transparansi serta pemanfaatan teknologi digital, ekonomi syariah diharapkan semakin dipercaya masyarakat sekaligus menjadi langkah untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.