Pakar mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat pelaksanaan debat kandidat Pilpres 2019. Usulan itu disampaikan karena kampanye dinilai kurang bergairah dan minim substansi, sehingga publik tidak menangkap perbedaan visi dan misi para kandidat.
"KPU harus segera menginisiasi debat agar tidak begini-begini saja," kata Hamdi di Gedung Pakarti, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam, 16 November 2018.
Hamdi menilai perdebatan seputar calon selama masa kampanye lebih banyak bersifat sensasional dan tidak menyentuh substansi. Ia juga menyoroti kampanye yang hanya berbentuk jargon, yang menurutnya perlu segera diakhiri melalui pengaturan yang jelas.
Menurut Hamdi, lembaga yang paling berwenang untuk mendorong perubahan itu adalah KPU. "Harus dari aturannya. Instansi mana yang bisa memaksakan? Setahu saya di regulasi kita hanya KPU yang bisa," ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding KPU memiliki porsi kesalahan terbesar atas berkembangnya perdebatan kampanye yang tidak substansial. Fahri menilai KPU tidak mengantisipasi panjangnya masa kampanye yang mencapai delapan bulan. "Semua salah menurut saya, tapi KPU banyak salah. KPU tidak mengantisipasi pemilu ini akan panjang," kata Fahri pada 15 November 2018.
Fahri juga mengusulkan agar agenda debat pilpres didesain lebih kreatif. Ia mencontohkan debat dapat dimulai dari tim sukses kedua kubu, dilanjutkan debat calon wakil presiden, lalu debat pasangan calon.
Selain itu, Fahri menyarankan debat digelar di sejumlah universitas di berbagai daerah, sekaligus mengangkat isu-isu lokal. Ia memberi contoh isu integrasi Papua dan saham Freeport jika debat berlangsung di Papua, penanganan bencana di Sulawesi, serta masa depan otonomi dan ideologi jika debat digelar di Aceh. "Misal di Papua, bagaimana soal integrasi Papua dan saham Freeport, di Sulawesi soal mengatasi bencana, di Aceh soal masa depan otonomi di Indonesia dan ideologi. Enak kita nonton, rakyat cerdas," ujar Fahri.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Arief mengatakan seluruh sesi debat itu akan berlangsung pada 2019. Menurutnya, debat sengaja dilakukan mendekati hari pemungutan suara agar publik masih mengingat visi, misi, dan program para kandidat. "Karena jika dilakukan jauh-jauh hari kami khawatir masyarakat juga akan lupa," kata Arief pada 25 September 2018.
