Kepala Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dan Transportasi ITB, Saut Aritua Hasiholan Sagala, menilai kerusakan lingkungan di Sumatra berkaitan erat dengan laju deforestasi yang tinggi serta konversi lahan di daerah tangkapan air, terutama di kawasan Bukit Barisan. Menurutnya, perubahan tutupan lahan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.
Ia menjelaskan, pembukaan lahan dan alih fungsi hutan di wilayah hulu membuat bentang alam di daerah aliran sungai (DAS) kehilangan kemampuan menyerap air. Ketika curah hujan ekstrem terjadi, terlebih bila disertai siklon, lahan terbuka memicu peningkatan limpasan air (run-off) secara drastis. Aliran yang semakin cepat, ditambah kemiringan lereng, tidak hanya membawa volume air besar, tetapi juga material berat seperti kayu gelondongan dan sedimen menuju permukiman di wilayah hilir.
Dalam konteks pencegahan bencana ke depan, Saut menekankan pentingnya penguatan tata ruang berbasis risiko. Ia menilai analisis risiko perlu menjadi dasar pengambilan keputusan, khususnya karena wilayah hulu dan hilir saling terhubung secara ekologis.
Dalam disiplin Perencanaan Wilayah dan Kota, ia menyebut setiap alih fungsi lahan seharusnya dihitung eksternalitasnya, yakni dampak yang muncul di luar lokasi izin, terutama bagi wilayah hilir. Integrasi pendekatan ini, menurutnya, dapat membantu memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan keselamatan publik dan keberlanjutan lingkungan.
Untuk langkah rehabilitasi dan mitigasi, ia mendorong peninjauan ulang tata ruang, termasuk perubahan zonasi di area berisiko tinggi. Salah satu yang disorot adalah sempadan sungai yang, menurutnya, perlu dibebaskan dari permukiman. Selain itu, ia menilai pemerintah perlu menerapkan moratorium serta menjalankan program penanaman kembali (reboisasi) pada wilayah yang telah gundul.
Saut juga menyerukan agar pembangunan mengadopsi kerangka ekologi politik. Dalam kerangka ini, setiap pemberian izin dan pembangunan perlu melalui perhitungan cost-benefit yang jujur, dengan memastikan manfaat ekonomi tidak hanya bersifat sesaat dan tetap mempertimbangkan risiko ekologi jangka panjang, termasuk dampak perubahan iklim.
Di sisi pembiayaan, ia menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan tunggal pada APBN untuk menutup kerugian bencana yang dapat terjadi setiap tahun. Ia mendorong penerapan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang mengombinasikan retensi, melalui dana siap pakai, dan transfer risiko.
Menurutnya, APBN tidak akan cukup untuk menutupi potensi kerugian tahunan yang bisa mencapai Rp50 triliun, terlebih dengan adanya ancaman perubahan iklim. Karena itu, ia menilai skenario pembiayaan perlu dimasukkan dalam pemodelan agar kesiapan pendanaan dapat ditetapkan sejak awal.
Ia menyebut implementasi transfer risiko sudah mulai dilakukan melalui program Asuransi Barang Milik Negara (BMN), di mana aset pemerintah seperti bangunan dan jembatan diasuransikan. Dengan perlindungan ekonomi pada aset negara, ia menilai fokus dana pemerintah dapat dialihkan ke sektor yang belum tercakup, terutama masyarakat.
Terkait mekanisme Pooling Fund Bencana (PFB), Saut berpendapat skema dana bersama ini belum akan langsung mengurangi ketergantungan pada APBN dalam waktu dekat karena porsi terbesar tetap berada di APBN. Namun, ia menilai PFB dapat memperkuat pendanaan yang tersedia, mengisi kekosongan fiskal, dan mengatasi kelambatan administrasi yang kerap terjadi dalam penyaluran dana APBN.
Ia menekankan PFB perlu dikaitkan secara integral dengan pemodelan risiko yang komprehensif agar efektif menutup celah pendanaan. Menurutnya, PFB juga harus fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan tingkat ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, bagi kelompok yang mampu, mekanisme ini dapat mendorong pembelian asuransi untuk perlindungan mandiri. Sementara bagi masyarakat miskin atau ekstrem, PFB dapat membantu melalui skema subsidi atau bantuan langsung. Selain itu, unsur edukasi dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan kemampuan mitigasi di tingkat komunitas dan mendorong masyarakat memilih lokasi tinggal yang lebih aman.
Secara keseluruhan, ia menilai penguatan tata ruang, rehabilitasi lingkungan, serta pembiayaan risiko yang lebih terstruktur merupakan rangkaian langkah untuk memperkuat ketahanan Sumatra dan Indonesia dalam menghadapi bencana.
