Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi besar pada tata ruang dan infrastruktur di wilayahnya. Dua isu yang menjadi fokus utama adalah penyelamatan kawasan hulu Bogor dari kerusakan lingkungan serta penataan jaringan kabel di perkotaan melalui pemindahan ke bawah tanah (underground).
Menurut Dedi, langkah tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan warga sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dari wilayah pegunungan hingga kawasan aglomerasi perkotaan. Ia mengingatkan bahwa alih fungsi lahan yang masif di Bogor berpotensi menjadi persoalan yang dampaknya meluas ke wilayah hilir seperti Jakarta, Bekasi, dan Karawang.
“Banyaknya bencana itu disebabkan oleh perubahan tata ruang yang menyimpang. Bogor adalah penjaga bagi Bekasi, Karawang, hingga Jakarta. Jika hulunya rusak, hilirnya pasti terdampak,” ujar Dedi di Bogor, Selasa (5/5).
Dedi menyebut lahan hijau yang semestinya berfungsi sebagai penyerap air telah banyak berubah menjadi kawasan permukiman. Kondisi itu, menurutnya, memicu peningkatan frekuensi banjir dan tanah longsor.
Ia juga menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan bentang alam secara drastis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, sedang menggodok kebijakan yang lebih ketat untuk mengembalikan fungsi gunung, aliran sungai, dan danau demi memulihkan keseimbangan lingkungan.
Di sisi lain, Dedi menargetkan penataan kabel semrawut di pusat-pusat kota Jawa Barat dengan memindahkan jaringan telekomunikasi dan listrik ke bawah tanah. Ia menyebut targetnya adalah pada 2029 seluruh jaringan kabel di pusat kota sudah tertanam di bawah tanah.
Penataan akan dimulai dari kawasan Gedung Sate di Bandung sebagai etalase transformasi sebelum diterapkan di kota-kota lain. “Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan. Itu merusak estetika dan sangat berbahaya. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan fundamental warga,” tegasnya.
Untuk memastikan efisiensi, Dedi menekankan pentingnya integrasi infrastruktur. Ia melarang praktik pembongkaran trotoar secara berulang yang kerap dikeluhkan masyarakat. “Tidak boleh ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi untuk kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali bangun, harus tuntas. Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas dengan standar infrastruktur yang baik,” lanjutnya.
Dedi mengajak pemerintah kabupaten/kota, pengembang, hingga masyarakat untuk bersinergi menjaga kawasan hulu agar tetap asri dan menata wilayah perkotaan agar lebih tertib. Menurutnya, pemulihan tata ruang dan modernisasi infrastruktur menjadi fondasi menuju Jawa Barat yang lebih aman dan bermartabat.
