Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai masa kampanye Pilpres 2019 saat itu belum memasuki tahap adu ide dan gagasan. Menurutnya, ruang publik justru diramaikan jargon dan diksi politik yang dipakai untuk saling menjatuhkan.
Hamdi mencontohkan sejumlah istilah yang mencuat, seperti sebutan politisi “sontoloyo” dan politik “genderuwo” yang dilontarkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggunakan istilah “tampang Boyolali”.
Dari perspektif psikologi politik, Hamdi menilai istilah “sontoloyo” dan “genderuwo” merupakan bentuk protes Jokowi terhadap politisi yang dinilai tidak memegang etika berpolitik. “Jokowi merasa banyak politisi tak memegang etika politik yang membuat demokrasi kita lebih elegan,” kata Hamdi dalam diskusi bertema Perang Diksi Antar Kandidat yang digelar Populi Center di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).
Hamdi menambahkan, protes tersebut tidak terlepas dari derasnya fitnah dan hoaks yang disebut kerap menyerang petahana. Ia menyebut Jokowi selama ini diisukan sebagai antek PKI, pro terhadap pemerintah China, anti-Islam, serta isu masuknya jutaan tenaga kerja asing ke Indonesia.
“Kebetulan dia merasa serangan hoaks dan fitnah banyak mengarah pada dirinya dan dia mulai protes, maka muncullah politisi sontoloyo,” ujar Hamdi.
Selain sebagai protes, Hamdi menilai dua istilah itu juga dapat dipahami sebagai peringatan kepada lawan politik. Menurutnya, Jokowi sebagai petahana berharap kontestasi Pilpres 2019 tidak diisi fitnah atau hoaks, melainkan menjadi ajang pertarungan program dan gagasan. “Selain protes bisa juga warning atau kode keras. Janganlah politik kita seperti itu. Lebih baik adu gagasan, adu program,” kata Hamdi.
