Pansus BUMD DPRD Jatim Percepat Rekomendasi, Soroti Transparansi hingga Puspa Agro

Pansus BUMD DPRD Jatim Percepat Rekomendasi, Soroti Transparansi hingga Puspa Agro

SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur mempercepat penyusunan rekomendasi strategis menjelang berakhirnya masa pembahasan yang tersisa sekitar satu hingga dua minggu. Pansus menekankan evaluasi yang dilakukan tidak sekadar formalitas, tetapi diarahkan untuk menghasilkan solusi konkret guna memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, Agung Mulyono, mengatakan fase akhir pembahasan dimanfaatkan untuk memperdalam temuan yang diperoleh dari rangkaian rapat dan hearing sebelumnya. Menurutnya, pendalaman diperlukan agar rekomendasi yang disusun lebih detail dan tepat sasaran.

“Perlu didalami dan didetailkan. Dengan sisa waktu satu hingga dua minggu ini, itu yang menjadi fokus kami. Semua sudah dibahas dan gambaran masing-masing BUMD semakin jelas,” ujar Agung, Kamis (24/4/2026).

Dalam pembahasannya, Pansus menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari polemik Puspa Agro hingga pengelolaan limbah. Pansus juga memanggil manajemen PT Jatim Grha Utama (JGU) beserta anak perusahaannya untuk menelaah aspek transparansi pendapatan serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, PT Pratama Jatim Lestari (PJL) yang mengelola limbah B3 di Mojokerto turut dievaluasi, terutama terkait tata kelola perusahaan dan aspek lingkungan.

Terkait wacana penutupan unit usaha seperti Puspa Agro yang dinilai belum optimal, Pansus menyatakan keputusan tetap akan didasarkan pada data dan kajian objektif. “Semua rekomendasi akan dirumuskan melalui rapat khusus secara matang agar menghasilkan solusi konkret,” kata Agung.

Pansus menargetkan seluruh pembahasan rampung pada 30 April 2026. Rekomendasi final dijadwalkan terbit pada Mei dan akan menjadi dasar penguatan kinerja BUMD di Jawa Timur.