JAKARTA – Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Aizzudin Abdurrahman, membantah artikel opini berjudul “Kala Tongkat Syuriyah Membelah Laut Merah” karya Nur Hidayat yang dipublikasikan detik.com pada 14 Desember 2025. Ia menilai tulisan tersebut menyesatkan publik dan tidak berorientasi pada penyelesaian persoalan organisasi.
Menurut KH Aizzudin, opini itu justru memperkeruh situasi internal PBNU karena memuat narasi yang dinilainya berpotensi memecah belah dan memperpanjang polarisasi di tubuh organisasi.
“Ini bukan kritik solutif, melainkan penyesatan opini yang menciptakan persoalan baru,” kata KH Aizzudin, yang akrab disapa Gus Aiz, dalam keterangan pers yang diterima Selasa (16/12/2025).
Gus Aiz menyebut Nur Hidayat dan kelompok yang mendorong pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dinilai menghindari persoalan utama yang menjadi latar konflik internal, yakni pengelolaan konsesi tambang. Ia menilai isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya hanya dijadikan “panggung depan”, sementara isu tambang disebut sengaja disembunyikan.
“Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan,” ujar Gus Aiz.
Ia mengatakan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara sederhana dan profesional melalui transparansi serta akuntabilitas di forum yang tepat. Menurutnya, setiap pihak yang diberi tanggung jawab harus melaporkan pengelolaan yang dilakukan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.
Gus Aiz juga mengingatkan pernyataan Ketua Umum PBNU yang berulang kali meminta pihak-pihak yang ditunjuk mengelola urusan tambang untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja dan pengawasannya. Ia menambahkan, perlu ada pihak yang secara jelas bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen korporasi yang dijalankan.
Selain itu, Gus Aiz menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU pada peringatan Harlah NU di Senayan, 31 Januari 2025, yang meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif dalam pengelolaan tambang, termasuk pemberian kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya.
Gus Aiz menyayangkan upaya penyelesaian konflik yang, menurutnya, justru ditempuh melalui cara-cara politik yang ia sebut kotor dan konspiratif serta menabrak konstitusi organisasi. Ia menilai pendekatan tersebut kontraproduktif, merusak marwah NU, dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.
“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” pungkasnya.
