Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi besar pada tata ruang dan infrastruktur di Jawa Barat. Dua isu yang menjadi sorotan utama adalah penyelamatan kawasan hulu Bogor dari kerusakan lingkungan serta penataan jaringan kabel di wilayah perkotaan melalui pemindahan ke bawah tanah.
Menurut Dedi, langkah tersebut penting untuk menjamin keselamatan warga dan menjaga keberlanjutan ekosistem dari wilayah pegunungan hingga kawasan aglomerasi perkotaan. Ia menilai persoalan di hulu tidak bisa dipandang sebagai masalah lokal semata karena dampaknya dapat menjalar ke wilayah hilir.
Dedi menyampaikan peringatan terkait masifnya alih fungsi lahan di wilayah Bogor. Ia menyebut krisis lingkungan di kawasan hulu berpotensi menjadi “bom waktu” bagi daerah hilir seperti Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Ia menyoroti berkurangnya lahan hijau yang semestinya berfungsi menyerap air, namun kini banyak berubah menjadi permukiman, sehingga memicu meningkatnya banjir dan tanah longsor.
“Banyaknya bencana itu disebabkan oleh perubahan tata ruang yang menyimpang. Bogor adalah penjaga bagi Bekasi, Karawang, hingga Jakarta. Jika hulunya rusak, hilirnya pasti terdampak,” ujar Dedi di Bogor, Selasa (5/5).
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Sukamakmur, yang disebut mengalami perubahan bentang alam secara drastis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, tengah menggodok kebijakan ketat untuk mengembalikan fungsi gunung, aliran sungai, dan danau guna memulihkan keseimbangan lingkungan.
Selain isu di wilayah hulu, Dedi juga menargetkan penataan kabel semrawut di perkotaan. Ia menyampaikan target pada 2029 seluruh jaringan telekomunikasi dan listrik di pusat-pusat kota di Jawa Barat sudah tertanam di bawah tanah. Penataan direncanakan dimulai dari kawasan Gedung Sate di Bandung sebagai etalase transformasi, sebelum diterapkan di kota-kota lain.
“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan. Itu merusak estetika dan sangat berbahaya. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan fundamental warga,” tegasnya.
Untuk memastikan efisiensi, Dedi menekankan pentingnya integrasi infrastruktur dan melarang praktik pembongkaran trotoar berulang yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia meminta agar pembangunan dilakukan dalam satu sistem sejak awal sehingga tidak terjadi bongkar-pasang setelah proyek trotoar selesai.
“Tidak boleh ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi untuk kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali bangun, harus tuntas. Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas dengan standar infrastruktur yang baik,” lanjutnya.
Dedi mengajak pemerintah kabupaten/kota, pengembang, dan masyarakat untuk bersinergi menjaga kelestarian alam di wilayah hulu serta ketertiban infrastruktur di perkotaan. Ia menilai pemulihan tata ruang dan modernisasi infrastruktur menjadi fondasi menuju Jawa Barat yang lebih aman dan tertata.
