Pemerintah Desa (Pemdes) Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, menegaskan komitmennya mengelola anggaran desa secara selektif dan transparan. Di tengah keterbatasan, desa memprioritaskan kegiatan yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Kepala Desa Plosorejo, Akhmad Muslih, melalui Sekretaris Desa Plosorejo Sukisnan, menyampaikan bahwa tidak semua program dapat dijalankan sekaligus. Karena itu, pemerintah desa memilih kegiatan yang paling dibutuhkan warga.

“Kami memilih kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti posyandu dan penanganan stunting. Itu prioritas karena langsung bersentuhan dengan warga,” ujar Sukisnan, Minggu (22/2/2026).

Di sektor infrastruktur, Pemdes Plosorejo menyebut tidak ada proyek besar pada tahun ini. Kegiatan yang dijalankan difokuskan pada Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yang melibatkan warga dalam pekerjaan berskala kecil seperti rehabilitasi paving, perbaikan ringan fasilitas umum, serta pemeliharaan lingkungan.

PKTD merupakan program nasional yang bertujuan memberikan tambahan penghasilan bagi warga sekaligus memperbaiki fasilitas desa secara bertahap.

Dalam upaya memperkuat transparansi, Pemdes Plosorejo menerapkan mekanisme pelaporan terbuka kepada masyarakat. Sebelum anggaran ditetapkan, pemerintah desa menggelar musyawarah bersama warga. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam banner infografis berisi rincian keuangan desa yang dipasang di lokasi strategis.

Infografis tersebut memuat daftar kegiatan beserta jumlah dana yang digunakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran desa secara lebih jelas.

“Sebelum infografis dipasang, kami musyawarah dulu dengan warga. Jadi apa yang ditampilkan itu memang hasil kesepakatan bersama,” kata Sukisnan.

Langkah publikasi anggaran melalui infografis ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kesalahpahaman terkait pengelolaan dana desa.