Pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas terhadap penyebaran hoaks terkait krisis energi global yang beredar luas di negara tersebut. Pernyataan ini disampaikan Menteri Komunikasi Malaysia, Datuk Fahmi Fadzil, yang menyebut sejumlah informasi palsu telah memicu kebingungan di masyarakat.

Menurut Fahmi, hoaks yang beredar mencakup klaim kenaikan harga bensin, kenaikan tarif listrik, hingga informasi palsu yang menyebut Pemerintah Malaysia membayar agar kapal-kapalnya dapat melintasi Selat Hormuz.

Komisi Multimedia dan Komunikasi Malaysia (MCMC) disebut telah menurunkan 159 konten hoaks terkait krisis energi dalam kurun empat hari sejak 29 Maret. Selain itu, 22 orang dari berbagai lokasi telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Dari sejumlah berkas penyelidikan yang berjalan, enam di antaranya telah dirujuk kepada wakil jaksa penuntut umum untuk ditinjau dan dipertimbangkan langkah hukum lebih lanjut. Di Malaysia, pelaku penyebaran hoaks dapat dikenai denda hingga 500 ribu ringgit atau hukuman penjara maksimal dua tahun apabila terbukti bersalah.

Fahmi menyampaikan bahwa selama krisis energi global, pihaknya menghadapi konten palsu yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ia juga menyoroti adanya hoaks yang dibuat menggunakan AI dan metode lain, termasuk dengan mengubah atau mengedit judul berita dari media arus utama.

Ia mengimbau masyarakat untuk mencari informasi yang telah terverifikasi, merujuk pada sumber yang dapat dipercaya, serta menghindari penyebaran konten yang belum dipastikan kebenarannya.