Transparansi ditegaskan sebagai fondasi utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara. Pemerintah menyatakan komitmen untuk memastikan setiap alokasi dana dikelola secara terbuka, terukur, dan akuntabel. Dinamika di ruang publik, termasuk perbincangan viral mengenai menu Ramadan, dipandang sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan strategis nasional.
Menanggapi isu yang berkembang, Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa alokasi bahan makanan dalam program MBG berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Angka tersebut berbeda dengan nominal Rp13.000 hingga Rp15.000 yang ramai dibahas karena total anggaran per porsi mencakup komponen lain di luar bahan baku makanan.
Nanik merinci, untuk balita, PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1–3, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara untuk siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, alokasi bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi. Skema ini disebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran dengan tetap menempatkan kualitas gizi sebagai prioritas.
Selain bahan makanan, terdapat komponen operasional sebesar Rp3.000 per porsi. Dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, antara lain pembayaran listrik, internet, telepon, gas, air, serta insentif relawan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komponen operasional juga mencakup insentif guru penanggung jawab, kendaraan operasional, BPJS Ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu untuk distribusi 3B, pembelian alat pelindung diri, kebutuhan kebersihan, bahan bakar kendaraan MBG, hingga operasional Kepala SPPG beserta timnya.
MBG juga mengalokasikan Rp2.000 per porsi untuk kebutuhan fasilitas, seperti sewa lahan dan bangunan dapur, gudang, kamar mes, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta sistem filtrasi air. Dana ini turut mencakup sewa peralatan masak modern, mulai dari steam rice, mesin pencuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, hingga perlengkapan memasak lainnya. Struktur pembiayaan tersebut dirancang untuk menjaga standar layanan yang higienis, efisien, dan berkelanjutan.
Pengelolaan anggaran MBG mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Dalam regulasi itu diatur bahwa insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari dihitung berdasarkan alokasi Rp2.000 per porsi dengan kapasitas layanan 3.000 penerima manfaat per hari. Skema ini disebut menunjukkan perencanaan anggaran yang rasional dan terukur.
Komitmen terhadap transparansi juga disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya. Ia menekankan pentingnya disiplin menjalankan standar operasional prosedur (SOP) di setiap tahapan, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Transparansi penggunaan anggaran dinilai menjadi elemen kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Sony menilai kritik dan kekhawatiran publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Karena bersumber dari APBN, anggaran MBG disebut harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Sistem perencanaan, penyaluran, dan pengawasan dirancang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencegah tumpang tindih maupun potensi kebocoran.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan transparansi anggaran menjadi kunci untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. Ia menekankan perlunya setiap alokasi dana dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga pelaporan di tingkat sekolah. Menurutnya, digitalisasi sistem pelaporan dan pemanfaatan platform daring dapat memperkecil ruang penyimpangan sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan.
Pengawasan formal diperkuat melalui peran aparat pengawasan internal pemerintah serta audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan tata kelola keuangan program tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntabilitas publik.
Selain pengawasan institusional, partisipasi masyarakat juga disebut menjadi pilar penting. Orang tua siswa, pihak sekolah, dan komunitas sekitar berperan sebagai pengawas sosial untuk memastikan kualitas dan distribusi makanan berjalan sesuai standar. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai strategi membangun kepercayaan sekaligus menekan spekulasi dan disinformasi.
Dalam konteks daerah dan dampak ekonomi, keterlibatan petani lokal, UMKM, dan pelaku usaha daerah dalam pengadaan bahan pangan dinilai berpeluang menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Transparansi proses pengadaan juga disebut dapat mendorong persaingan sehat dan mencegah praktik monopoli, sehingga manfaat program meluas hingga sektor ekonomi lokal.
Secara konseptual, MBG ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Investasi pada gizi anak dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing. Dengan tata kelola anggaran yang terbuka dan pengawasan berlapis, program ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan keuangan publik yang modern dan akuntabel.
Pada akhirnya, transparansi penggunaan anggaran MBG disebut sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah menyiapkan regulasi, mekanisme pengawasan, dan sistem pelaporan, sementara dukungan legislatif, pengawasan institusional, serta partisipasi masyarakat diharapkan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan memberi manfaat optimal bagi penerima manfaat.
