Pemerintah menegaskan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai tahapan awal dalam proses perizinan berusaha. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan tata ruang, sekaligus mencegah potensi konflik lahan yang kerap menghambat investasi.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan KKPR sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan ruang. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.
Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha diwajibkan memastikan lokasi dan rencana kegiatan bisnisnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pengajuan KKPR dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan pengisian data utama seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), lokasi dan koordinat usaha, luas lahan, serta rencana kegiatan.
Meski pengajuan dilakukan secara digital, kecepatan layanan sangat bergantung pada ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS. Jika RDTR tersedia, sistem dapat mengonfirmasi kesesuaian ruang secara otomatis. Namun apabila RDTR belum tersedia, proses akan memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui verifikasi manual oleh Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.
Kondisi ini menunjukkan tantangan utama implementasi KKPR lebih terkait kesiapan data tata ruang di daerah, bukan pada regulasinya. Masih banyak wilayah yang belum memiliki RDTR terintegrasi, sehingga berpotensi memperlambat realisasi investasi.
Di sisi lain, KKPR juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko. Pemerintah memastikan kegiatan usaha tidak berada di kawasan lindung, tidak melanggar peruntukan ruang, serta tidak memicu konflik agraria. Dalam proses ini, Kantor Pertanahan berperan penting melakukan verifikasi teknis dan memastikan validitas data yang diajukan pelaku usaha.
Penerapan KKPR menandai perubahan pendekatan perizinan dari yang semula bersifat administratif menjadi berbasis tata ruang dan prinsip keberlanjutan. Kebijakan ini disebut sejalan dengan upaya memperkuat kepastian hukum, mendorong investasi yang berkualitas, serta mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.
Namun, efektivitas kebijakan dinilai sangat bergantung pada percepatan penyusunan RDTR dan integrasi sistem digital lintas sektor. Tanpa dukungan tersebut, KKPR berpotensi menjadi hambatan baru dalam proses perizinan. Bagi pelaku usaha, pemahaman mekanisme KKPR sejak awal dinilai penting agar investasi dapat berjalan lebih lancar dan terhindar dari kendala di kemudian hari.
