Sejumlah warga Lingkungan VI, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, mendatangi kantor lurah untuk memprotes proses pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) yang berlangsung pada 22 Januari hingga 13 Februari 2026. Warga menuntut transparansi data dukungan calon serta penyelidikan atas dugaan kecurangan dalam tahapan pemilihan.

Dalam pertemuan di kantor lurah Sari Rejo pada Sabtu (28/2/2026), massa warga diterima Sekretaris Camat Medan Polonia, Rangga Karfika Sakti, S.STP, MSP, yang mewakili camat. Warga menyampaikan keberatan atas dugaan maladministrasi yang dituduhkan kepada salah satu calon kepling, Sonny Putra.

Warga menduga Sonny Putra menggunakan surat tanda pendukung yang bersumber dari warga Lingkungan IV. Mereka menilai hal itu tidak sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengharuskan calon memperoleh dukungan minimal 30% dari pemilih di lingkungannya sendiri.

Sejumlah warga juga menyatakan tidak pernah memberikan dukungan kepada Sonny Putra, bahkan mengaku tidak mengenalnya. Salah seorang warga mempertanyakan namanya yang tercantum sebagai pendukung. Warga menegaskan tidak pernah menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Sonny Putra untuk kepentingan berkas dukungan.

Selain soal dukungan, warga turut mempersoalkan kelengkapan syarat pendaftaran. Mereka menyebut Kartu Keluarga Sonny Putra baru terbit pada 2 Januari 2026, atau berdekatan dengan periode pendaftaran calon kepling. Warga juga mengklaim menemukan nama warga yang sudah meninggal dunia tercantum dalam daftar tanda tangan pendukung yang diajukan.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran tentang dugaan praktik kecurangan yang disebut telah berulang terjadi di Kelurahan Sari Rejo selama bertahun-tahun. Mereka juga menduga adanya intervensi dan “titipan” dari pihak kecamatan maupun kelurahan yang berubah seiring pergantian pejabat. Menurut warga, dalam pertemuan itu Sekcam menyampaikan bahwa Sonny Putra mendapat dukungan langsung dari pihak kecamatan.

Warga meminta seluruh data pendukung calon kepling dibuka untuk diperiksa dan diverifikasi bersama masyarakat, termasuk daftar nama pendukung, berkas yang diajukan, serta kelengkapan syarat pendaftaran. Mereka juga menuntut penyelidikan mendalam atas dugaan maladministrasi dan manipulasi data, serta meminta hasil pemilihan dibatalkan apabila terbukti terjadi kecurangan.