Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Wisuda III Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Kabupaten Bekasi Tahun 2025. Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menyiapkan ulama masa depan yang kompeten sekaligus memiliki literasi teknologi di tengah perubahan sosial dan perkembangan informasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan PKU telah menjadi ruang pembinaan berkelanjutan yang melahirkan ulama dengan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat modern. Ia menilai pembelajaran fikih yang terintegrasi dengan literasi digital merupakan kompetensi penting bagi ulama masa kini.
“Kegiatan ini sangat bagus, yaitu pendidikan kader ulama ahli fikih berbasis IT. Jadi ini sudah menyesuaikan dengan kondisi zaman,” ujar Endin.
Menurut Endin, PKU tidak hanya menitikberatkan pada penguatan intelektual keagamaan, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan lain yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Ia menyebut kurikulum PKU telah menjangkau berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan warga Kabupaten Bekasi.
“Harapannya, kader-kader ulama ini tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga memiliki keterampilan lain sebagaimana yang tadi disampaikan Ketua MUI,” tuturnya.
Ia menambahkan, lulusan PKU diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat, bukan hanya dalam isu keagamaan. Endin menyebut muatan kurikulum juga mencakup bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.
“Di kaderisasi ini, kita tidak hanya ngurusin masalah keagamaan saja, tetapi juga urusan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu semua sudah masuk dalam kurikulum,” jelasnya.
Endin juga menegaskan Pemkab Bekasi siap bersinergi dengan para lulusan PKU untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, para peserta dibentuk agar mampu bekerja kolaboratif dengan instansi pemerintah.
“Sehingga nanti pada saat keluar dari pendidikan dan diwisuda, mereka sudah siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” katanya.
Terkait dukungan anggaran, Endin menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan program PKU MUI. Ia berharap ke depan alokasi anggaran dapat ditingkatkan agar program terus berjalan dan mendapat dukungan berbagai pihak.
“Kita harapkan ke depan bisa menambah anggaran. Secara rinci saya belum lihat posnya, tetapi mudah-mudahan ini tetap berjalan dan mendapat dukungan dari semua pihak,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bekasi, KH Prof Mahmud, menyampaikan bahwa alumni PKU telah menunjukkan kontribusi melalui karya ilmiah, termasuk penulisan buku fikih yang dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ia mencontohkan adanya buku fikih ekonomi perbankan syariah di Jawa Barat yang ia terima dari alumni.
“Saya dapat suvenir dari alumni, ada yang memberi buku fikih ekonomi perbankan syariah di Jawa Barat. Luar biasa. Ke depan saya titip, ada yang menulis fikih lalu lintas, supaya Bekasi terhindar dari macet,” ungkapnya.
Menurut KH Mahmud, keterlibatan ulama dalam isu sosial seperti lalu lintas dapat membantu pemerintah mengurai persoalan publik. Ia berharap para kader dapat mengambil peran di bidang tersebut.
“Kalau ustadz terlibat, saya yakin akan meringankan beban lalu lintas. Saya berharap para kader menjadi paku bumi di bidang itu,” lanjutnya.
Ia menegaskan MUI Kabupaten Bekasi menjalankan peran sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. Menurutnya, MUI melayani kebutuhan masyarakat dan turut menyosialisasikan program pemerintah dengan pendekatan bahasa agama.
“MUI adalah khodimul ummah, shodiqul hukuma. Kita layani umat dan menjadi mitra pemerintah. Kita bantu kebutuhan umat dan sosialisasikan program-program pemerintah dengan bahasa agama,” katanya.
KH Mahmud menambahkan, PKU Kabupaten Bekasi disebut memiliki keistimewaan dibandingkan daerah lain karena berfokus pada fikih dan berbasis IT. Ia menyebut model tersebut menjadi inovasi yang belum banyak diterapkan oleh lembaga keagamaan lain.
“Pak MUI Jawa Barat sudah menyampaikan, hanya Kabupaten Bekasi yang punya PKU seperti ini. Bidang ilmunya khusus, dan berbasis IT. Karena pesantren belum tentu bisa mengajar santrinya berbasis IT, maka kita yang menginisiasi,” ujarnya.
Dengan pembekalan seperti literasi digital, pendalaman fikih, wawasan kebangsaan, hingga kearifan lokal, KH Mahmud menilai PKU dapat melahirkan ulama yang moderat dan relevan dengan konteks kekinian. Ia menekankan pentingnya pemahaman budaya daerah sebagai bagian dari identitas ulama.
“Kita tidak ingin ulama yang ekstrem. Kita endorse moderasi beragama, kebangsaan, dan kearifan lokal. Jangan sampai ada ulama Bekasi tetapi tidak paham budaya Bekasi,” tegasnya.
