Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat mengikuti rapat sosialisasi Sistem Layanan Pengaduan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (24/02/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Batu Gukhi dan diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Armand Achyuni.
Sosialisasi dipimpin Ketua Pelaksana Satgas SPPG Provinsi Lampung, Saipul, S.Sos., M.IP., dan diikuti ribuan pemangku kepentingan dari berbagai daerah. Peserta terdiri atas pengelola satuan pendidikan, penyedia jasa boga (catering), perwakilan orang tua murid, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kegiatan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan transparansi pelaksanaan Program Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menilai keberadaan sistem layanan pengaduan berbasis teknologi penting untuk memastikan standar kesehatan, kualitas konsumsi, serta ketepatan distribusi makanan bergizi bagi peserta didik.
Dalam pemaparannya, Saipul menegaskan sistem tersebut dirancang sebagai instrumen kontrol publik guna memastikan setiap porsi makanan yang diterima anak-anak memenuhi standar nutrisi dan kebersihan. “Kami tidak hanya berbicara tentang memberi makan, tetapi menjamin kualitas. Sistem pengaduan ini menjadi mata dan telinga di lapangan agar program tetap amanah dan memberikan dampak nyata bagi generasi emas Indonesia,” ujarnya.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara cepat dan transparan apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile, situs web resmi, serta integrasi WhatsApp Bot.
Setiap laporan akan dikategorikan berdasarkan tingkat urgensi, antara lain terkait kualitas makanan, keterlambatan distribusi, atau ketidaksesuaian jumlah porsi. Satgas menargetkan tindak lanjut maksimal dalam waktu 1×24 jam. Pelapor juga dapat memantau perkembangan aduan secara real-time hingga dinyatakan selesai, dengan jaminan kerahasiaan identitas untuk mencegah potensi intimidasi.
Dengan penerapan Sistem Layanan Pengaduan SPPG, pemerintah berharap potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan ditangani lebih dini. Pemkab Pesisir Barat menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan akuntabilitas program agar distribusi makanan bergizi berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
