Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menggelar workshop untuk memantapkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Kegiatan bertajuk “Tata Kelola Keuangan yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kemandirian Desa yang Berkelanjutan” itu berlangsung di Kantor Bupati Tojo Una-Una, Selasa (28/4/2026).
Workshop tersebut ditujukan sebagai penguatan bagi perangkat desa di Touna dalam penggunaan Dana Desa, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah pihak dari tingkat pusat hingga daerah hadir dalam agenda tersebut.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Muhidin Mohamad Said, menghadiri kegiatan dan menyampaikan perspektif kebijakan nasional mengenai dukungan anggaran pusat bagi stabilitas ekonomi desa.
Dari sisi pengawasan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, turut memberikan penguatan. BPKP menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang profesional dan berkelanjutan sebagai prasyarat terwujudnya kemandirian desa.
Panitia menyampaikan bahwa workshop ini dipandang sebagai langkah strategis agar penggunaan Dana Desa benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dalam rilisnya, panitia juga menegaskan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam membangun kemandirian desa.
Jalannya kegiatan turut dikawal Bupati Tojo Una-Una bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah. Forum ini juga menjadi ruang diskusi interaktif untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi para pelaksana di lapangan dalam pengelolaan anggaran.
Peserta yang hadir mencakup jajaran Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Tojo Una-Una. Mereka mengikuti pemaparan materi teknis terkait efisiensi anggaran desa.
Pemkab Touna berharap evaluasi berkala melalui kegiatan semacam ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat desa. Sinergi pengawasan dari BPKP serta dukungan legislatif dari DPR RI juga diharapkan dapat meminimalkan risiko penyimpangan anggaran dan mempercepat terwujudnya desa-desa mandiri di Sulawesi Tengah.
