Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai proses penganggaran daerah.

Bagus menyatakan seluruh tahapan penyusunan APBD telah melalui mekanisme terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pembahasan bersama DPRD. Setelah disepakati, rancangan anggaran akan ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui persetujuan bersama pemerintah kota dan legislatif.

“Prinsipnya, anggaran yang disusun adalah sesuai kebutuhan masyarakat. Semua sudah melalui pembahasan bersama DPRD dan nantinya akan disahkan menjadi peraturan daerah,” ujar Bagus, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, transparansi menjadi komitmen utama pemerintah kota dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat dan media dipersilakan mengakses serta menelaah isi APBD sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

“Kami terbuka. Silakan media melihat langsung isi anggaran tersebut. Karena saat ini kita sudah masuk dalam era keterbukaan informasi,” katanya.

Senada, Wakil Wali Kota Balikpapan menekankan keterbukaan informasi anggaran penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia menyebut transparansi tidak hanya sebatas membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat memahami pemanfaatan anggaran untuk kepentingan bersama.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD juga menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Bagus menyampaikan penjelasan teknis terkait rincian APBD menjadi kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sementara perannya lebih difokuskan pada pengawasan arah kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bagus juga mengingatkan pentingnya menjaga akurasi informasi di ruang publik. Ia menilai informasi yang tidak tepat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga memicu polemik di masyarakat.

“Kami ingin menghindari adanya informasi yang tidak tepat. Karena itu penting bagi kita semua untuk menyampaikan hal yang sesuai fakta,” tegasnya.

Pemkot Balikpapan menegaskan APBD diarahkan untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang merata.