Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan tiga isu utama yang menjadi perhatian menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), yakni potensi cuaca ekstrem, stabilitas pasokan pangan, dan keamanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan kewaspadaan perlu diperkuat seiring dinamika cuaca dan meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar perayaan Nataru berlangsung aman dan lancar.
“Hal ini dinilai penting karena akhir-akhir ini banyak faktor yang membuat semua pihak harus berhati-hati dan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan,” kata Deden, Jumat (5/12/2025).
Menurut Deden, faktor cuaca menjadi atensi utama pemerintah. Ia menyinggung bencana hidrometeorologi yang telah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai pengingat bahwa perubahan cuaca perlu terus diantisipasi.
Deden juga menilai Banten memiliki risiko banjir rob yang cukup tinggi karena dikelilingi garis pantai. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan edukasi kepada masyarakat terkait langkah yang harus dilakukan saat terjadi musibah, serta menyiapkan kesiapan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota.
Selain cuaca, Pemprov Banten menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi pangan selama masa libur Nataru. Pemerintah daerah se-Provinsi Banten diminta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga akibat pasokan yang tersendat.
Isu ketiga yang menjadi perhatian adalah potensi gangguan ketertiban umum seiring kenaikan jumlah kendaraan dan wisatawan yang diperkirakan meningkat signifikan. Deden menyebut, dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banten diminta memastikan koordinasi di seluruh jalur rawan.
Salah satu sorotan khusus, kata Deden, adalah aktivitas truk tambang yang kerap memadati jalan utama di wilayah selatan Banten. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesulitan saat libur akhir tahun karena masyarakat harus berbagi ruang jalan dengan ribuan truk.
“Situasi ini berpotensi menimbulkan kesulitan saat libur Natal dan Tahun Baru karena masyarakat harus berbagi ruang jalan dengan ribuan truk. Karena itu, Dinas Perhubungan akan mengkaji ulang apakah cukup dengan pembatasan atau perlu penutupan sementara saat libur Nataru,” ujarnya.
Deden menegaskan, kebijakan antisipasi perlu dilakukan secara kolaboratif. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri sehingga perlu melibatkan unsur pemangku kepentingan lain, termasuk TNI, Polri, dan pihak terkait di wilayah Banten.
“Nataru adalah momentum yang harus dijaga bersama. Kita ingin masyarakat dapat merayakan dengan aman dan nyaman tanpa gangguan distribusi pangan maupun kemacetan parah,” kata Deden.
