Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan perlunya langkah komprehensif untuk mengatasi banjir yang kerap melanda Kabupaten Bandung. Salah satu solusi utama yang didorong adalah perubahan tata ruang wilayah sebagai upaya jangka panjang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan perubahan tata ruang di Kabupaten Bandung perlu dilakukan. “Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus diubah, tidak ada pilihan,” ujar Dedi kepada wartawan di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4).
Selain penataan ruang, Dedi menilai normalisasi sungai menjadi langkah penting yang perlu segera dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Ia juga menyoroti perlunya rehabilitasi daerah hulu sungai agar kembali berfungsi sebagai kawasan resapan. “Hulu sungai harus direhabilitasi menjadi lahan hijau,” katanya.
Menurut Dedi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali turut menjadi penyebab utama banjir. Ia menekankan perlunya pembatasan pembangunan perumahan di atas lahan pertanian agar tidak memperparah kondisi lingkungan. “Perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibangun menjadi bangunan,” tegasnya.
Pemerintah juga menyoroti keberadaan permukiman di bantaran sungai yang dinilai mempersempit aliran air. Relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai disebut perlu dilakukan demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. “Rumah-rumah di bantaran sungai harus dialihkan,” ujarnya.
Dedi menegaskan, seluruh langkah tersebut harus dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan agar hasilnya maksimal. Ia menilai tanpa upaya yang menyentuh akar persoalan, penanganan banjir berisiko hanya bersifat sementara. “Kalau tidak dilakukan, tidak akan bersifat jangka panjang,” ucapnya.

