Aktivis perempuan Laili Zailani menyoroti kembali isu polarisasi politik yang dinilainya berpotensi menguat menjelang Pilpres 2024. Dalam tulisannya, ia mengaitkan kekhawatiran itu dengan pertemuan Budiman Sudjatmiko dan Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perhatian publik.
Laili membuka tulisannya dengan menjelaskan kedekatan generasi dan sejumlah pengalaman yang dianggapnya paralel dengan Budiman. Ia menyebut Budiman pernah mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang menjadi peserta Pemilu 1999, sementara dirinya pernah ikut mendirikan Partai Perserikatan Rakyat (PPR) pada 2007 namun tidak lolos verifikasi. Ia juga menyinggung aktivitas Budiman yang pada 2018 mendirikan gerakan Innovator 4.0 Indonesia, serta pengalamannya mengelola kanal YouTube sejak 2018 untuk mendorong literasi digital perempuan.
Dalam perspektif tersebut, Laili menilai inisiatif Budiman mengunjungi Prabowo sebagai sesuatu yang menginspirasi. Ia menyebut dinamika politik kerap ditandai oleh berubahnya posisi kawan dan lawan, sementara kepentingan politik cenderung bersifat tetap.
Laili kemudian menegaskan bahwa polarisasi politik merupakan fakta yang perlu diwaspadai. Ia merujuk rilis Survei Nasional Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia pada Februari 2023 yang menyimpulkan polarisasi politik di Indonesia adalah kenyataan dan diprediksi kembali terjadi pada 2024. Dalam rilis itu, agama disebut sebagai variabel penyumbang terbesar polarisasi, sementara hoaks dinilai ikut mengancam terjadinya polarisasi.
Menurut Laili, polarisasi politik dapat dipahami sebagai keterbelahan masyarakat ke dalam dua kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Ia menilai polarisasi di Indonesia memiliki kekhasan karena kerap berbasis agama, dengan penandaan kelompok “islamis” di satu sisi dan “nasionalis” atau “pluralis” di sisi lain. Ia juga mengutip literatur yang menyebut polarisasi dapat berdampak buruk terhadap demokrasi, termasuk menggerogoti institusi-institusi demokrasi.
Kekhawatiran Laili bertumpu pada pengalaman kontestasi politik sebelumnya. Ia menilai embrio polarisasi mulai tampak pada Pilpres 2014 dan membesar pada Pilpres 2019 dengan munculnya label-label seperti “cebong” dan “kampret/kadrun”. Ia mempertanyakan apakah situasi serupa akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 jika tidak ada upaya serius untuk menghentikannya.
Di tengah konteks itu, Laili mengajukan pertanyaan apakah pertemuan Budiman dan Prabowo dapat memperkecil polarisasi. Ia menilai keduanya sama-sama tokoh politik dengan kepentingan masing-masing. Ia tidak berspekulasi mengenai kepentingan Budiman, namun menyatakan bahwa kepentingan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada 2024 adalah memenangkan kontestasi.
Laili juga mengingat peristiwa ketika Prabowo bersedia dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Oktober 2019. Ia menyebut Prabowo saat itu menjelaskan kepada kadernya bahwa melalui bidang pertahanan ia dapat ikut menjamin kedaulatan Indonesia. Laili menilai Prabowo juga menyampaikan sikap yang konsisten dalam pidato-pidato berikutnya, yakni bersedia menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan alasan cinta kepada negara dan bangsa, serta menolak perpecahan masyarakat.
Memasuki bagian akhir, Laili menyampaikan harapan agar pertemuan Budiman dan Prabowo tidak semata-mata dibaca sebagai kalkulasi elektoral, melainkan juga menjadi momentum untuk memastikan konsistensi menjaga Indonesia dari perpecahan. Ia menyinggung pandangan bahwa polarisasi dapat dipicu oleh aktor politik yang mengejar kemenangan dengan strategi memecah belah, menyebarkan ujaran kebencian, mengeksploitasi keresahan masyarakat, serta memantik respons oposisi dengan taktik serupa.
Untuk menggambarkan situasi jelang Pilpres 2024, Laili menggunakan analogi Indonesia sebagai seorang ibu yang mengurus rumah besar dengan banyak anak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah. Ia menekankan bahwa ketenangan, kepercayaan, dan kerja sama dibutuhkan agar “rumah besar” bernama Indonesia tidak kembali terperangkap dalam kegaduhan politik yang mendelegitimasi pemerintahan dan melecehkan institusi kepresidenan.
Laili menutup tulisannya dengan menyatakan harapan agar label-label polarisasi pada Pilpres 2019 menjadi catatan sejarah dan tidak berulang. Ia mengaku memiliki perasaan bahwa pertemuan Budiman dan Prabowo membawa pesan untuk menghentikan polarisasi politik yang berbahaya, meski ia membiarkan kesimpulan itu berada pada ranah keyakinannya.
