Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKASINDO Papua Selatan, Makarius Mekitama, meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada petani kelapa sawit di Papua Selatan, di tengah besarnya kontribusi sektor sawit terhadap penerimaan negara dan daerah.
Makarius menyinggung proyeksi pendapatan negara dari sektor sawit pada 2025 yang dinilai positif, dengan pungutan ekspor (levy) diperkirakan mencapai Rp31 triliun. Menurut dia, besarnya penerimaan itu seharusnya diiringi perhatian terhadap petani sebagai bagian dari sektor hulu.
“Jangan hanya menerima uangnya saja dari sawit tapi kami juga butuh perhatian dari pemerintah,” kata Makarius, Sabtu (7/3/2026).
Salah satu bentuk perhatian yang diminta adalah pembenahan tata ruang yang berkeadilan. Makarius mengeluhkan adanya lahan masyarakat yang telah bersertifikat, termasuk yang disebutnya tersertifikasi pada masa Presiden Soeharto, serta tanah adat, namun kemudian diklaim masuk kawasan hutan berdasarkan peta yang dibuat belakangan.
Ia menilai pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi aktual sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan tertentu. Selain itu, Makarius juga berharap pemerintah membangun satu basis data yang terintegrasi dengan data sebelumnya agar tidak terjadi klaim terhadap tanah yang sudah bersertifikat hak milik (SHM) maupun tanah adat.
Tanah adat atau tanah ulayat merupakan bidang tanah beserta sumber daya di atasnya yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat setempat. Tanah ini bersifat komunal dan pengakuannya diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Makarius juga menyampaikan masih ada izin perusahaan yang masuk ke tanah adat milik masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Makarius menyatakan tetap mendukung program Presiden Prabowo untuk mendorong hilirisasi. Namun ia mengingatkan agar pembenahan tidak hanya fokus pada hilir, karena keberhasilan hilirisasi bergantung pada sektor hulu yang banyak ditopang petani, termasuk petani di Papua Selatan.
“Kita dukung hilirisasi tapi benahi juga sektor hulunya, karena hilirisasi tidak akan berjalan jika sektor hulu tidak dibenahi sebagai pemasok bahan baku,” ujarnya.
