Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menyoroti keterlambatan Danantara dalam merilis laporan keuangan 2025. Menurutnya, keterlambatan tersebut berpotensi menjadi preseden dan memunculkan prasangka negatif di tengah publik.

Mulyanto menilai wajar apabila masyarakat menaruh perhatian besar pada kinerja Danantara. Ia menyebut Danantara sebagai entitas strategis yang mengelola aset dan investasi BUMN dengan nilai lebih dari Rp 15 kuadriliun.

Ia juga menekankan bahwa keingintahuan publik meningkat karena Danantara memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai sovereign wealth fund (SWF) dan sebagai holding BUMN.

Dalam pandangannya, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara yang modern dan dapat dipercaya. Karena itu, ia menyarankan agar Danantara memprioritaskan keterbukaan informasi sejak awal.

Mulyanto turut membandingkan praktik lembaga sejenis di tingkat internasional, seperti Temasek Holdings, GIC, dan Khazanah Nasional. Ia menyatakan, transparansi laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik dan kredibilitas global.

Di sisi lain, ia menyebut masyarakat memahami bahwa proses konsolidasi dan penataan ulang tata kelola BUMN dalam kerangka Danantara merupakan pekerjaan besar yang kompleks.