ROKAN HULU — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (UIP Sumbagteng) menggelar konsultasi publik terkait proyek pembangunan SUTET 500 kV Perawang–Rantau Prapat di Kecamatan Kepenuhan dan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan transparan, partisipatif, serta meminimalkan potensi dampak sosial di wilayah terdampak.
Konsultasi publik tersebut dihadiri Camat Kepenuhan Gustia Hendri dan Camat Bonai Darussalam Elfitrend Saputra. Dari PLN UIP Sumbagteng hadir Officer Lingkungan Join Hadamean. Forum ini juga melibatkan perwakilan konsultan proyek, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga di sekitar rencana lokasi pembangunan.
Dalam pertemuan itu, PLN memaparkan rencana pembangunan secara rinci, mulai dari tahapan pelaksanaan, potensi dampak, hingga langkah mitigasi yang disiapkan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Forum konsultasi tidak hanya berupa sosialisasi satu arah. Warga diberi ruang untuk berdialog dan menyampaikan pertanyaan, masukan, serta kekhawatiran terkait proyek, termasuk isu keselamatan, dampak lingkungan, dan mekanisme kompensasi bagi pihak yang terdampak langsung.
Camat Kepenuhan Gustia Hendri menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, ketersediaan listrik yang andal dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pembangunan ini merupakan kebutuhan strategis yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proyek ini sekaligus memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa komunikasi terbuka dan partisipatif antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga kelancaran proyek serta mengurangi potensi konflik sosial di lapangan.
Senada, Camat Bonai Darussalam Elfitrend Saputra menyoroti pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur strategis. Ia berharap komunikasi yang baik dapat terus dijaga agar proyek berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Officer Lingkungan PLN UIP Sumbagteng Join Hadamean menyatakan PLN berkomitmen menjalankan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan listrik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kami. PLN berkomitmen memastikan pembangunan berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar,” katanya.
Dalam sesi diskusi, warga menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan proyek di lapangan, mulai dari keamanan jalur pembangunan, potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat, hingga mekanisme penanganan dampak lingkungan. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh tim PLN bersama konsultan dengan penjelasan yang disampaikan dalam forum.
PLN menilai pelibatan masyarakat sejak tahap awal penting untuk mengidentifikasi potensi risiko sosial secara dini agar solusi yang disusun lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Melalui konsultasi publik ini, PLN UIP Sumbagteng berharap dapat memperkuat kepercayaan publik serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Rokan Hulu.
Ke depan, PLN menyatakan akan terus mengintensifkan komunikasi publik agar setiap proyek berjalan terbuka dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
