PMPRI Minta Transparansi Pengadaan 21.801 Motor Operasional BGN Bernilai Hampir Rp1 Triliun

PMPRI Minta Transparansi Pengadaan 21.801 Motor Operasional BGN Bernilai Hampir Rp1 Triliun

BANDUNG — Dewan Pimpinan Pusat LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) menyoroti pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua Umum DPP PMPRI Rohimat, yang dikenal sebagai Kang Joker, meminta penjelasan terbuka terkait pengadaan 21.801 unit motor yang nilainya disebut mendekati Rp1 triliun.

PMPRI menyampaikan sorotan tersebut meski BGN telah membantah isu pengadaan 70 ribu unit motor dan menyebutnya sebagai hoaks. Menurut Kang Joker, jumlah 21.801 unit tetap memerlukan transparansi agar publik memahami alasan, kebutuhan, serta asas manfaat dari belanja tersebut.

“Kami tidak hanya melihat angka, tapi juga kewajaran dan asas manfaat. Pengadaan 21.801 unit dengan nilai mendekati Rp1 triliun ini harus dijelaskan secara transparan,” kata Kang Joker.

Ia menyebut ada dua hal utama yang dipertanyakan. Pertama, mengenai perusahaan penyedia yang disebut baru terdaftar pada akhir 2025 namun sudah mendapatkan proyek berskala besar. Kondisi itu, menurutnya, menimbulkan pertanyaan terkait rekam jejak dan kapasitas penyedia.

Kedua, PMPRI menyoroti harga per unit kendaraan yang disebut mencapai Rp42 juta. Kang Joker menilai angka tersebut tergolong tinggi dan setara dengan motor listrik kelas premium, sehingga publik perlu mengetahui spesifikasi kendaraan yang dibeli.

“Publik berhak mengetahui spesifikasi kendaraan yang dibeli hingga harganya bisa setinggi itu,” ujarnya.

Selain soal pengadaan, PMPRI juga mengingatkan potensi kerugian negara apabila kendaraan yang telah dibeli tidak segera digunakan. Ia menilai ada risiko penurunan kualitas aset, terutama pada komponen seperti baterai, jika kendaraan terlalu lama tersimpan.

“Jika dibiarkan, aset bisa menurun kualitasnya dan berpotensi merugikan negara,” tegasnya.

PMPRI menyatakan akan terus mengawal program tersebut agar tidak disalahgunakan. Kang Joker juga menyinggung pentingnya keadilan dalam penggunaan anggaran negara.

“Di saat masyarakat diminta berhemat, pemerintah harus memastikan belanja negara dilakukan secara wajar dan tepat sasaran,” pungkasnya.