Jakarta—Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional, terutama pada penataan ruang serta penanganan persoalan perumahan.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden meminta kampus lebih aktif terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan tata kota di daerah. Perguruan tinggi, khususnya melalui fakultas planologi dan arsitektur, diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Presiden memberikan petunjuk agar fakultas planologi dan arsitektur di setiap kampus bisa membantu kepala daerah. Tata ruang dan tata kota bisa menjadi tempat praktik mahasiswa sekaligus penelitian dosen, sehingga kampus benar-benar berdampak bagi pengelolaan kota,” ujar Brian dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan.
Selain penataan ruang, Presiden juga menyoroti perlunya keterlibatan kampus dalam menjawab persoalan perumahan yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah. Menurut Brian, riset dan kajian akademik dinilai dapat menghadirkan solusi yang konkret dan aplikatif.
Brian menyebut Kementerian Perumahan akan mengoordinasikan sinergi dengan perguruan tinggi agar hasil riset dapat mendukung kebijakan dan implementasi di lapangan. “Presiden juga mengarahkan agar kampus melakukan riset dan kajian terkait penanganan perumahan. Nanti akan dikoordinasikan dengan Menteri Perumahan untuk menentukan aspek apa saja yang bisa dibantu dari sisi riset,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut akan dilakukan secara komprehensif, termasuk mencakup analisis dampak lingkungan guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Arahan Presiden itu dinilai mendorong transformasi peran perguruan tinggi, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia unggul, namun membutuhkan keberanian untuk turun langsung menyelesaikan persoalan di masyarakat. “Indonesia tidak kekurangan orang pintar, yang kita butuhkan adalah keberanian untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah,” tegasnya.
