Presiden Prabowo Subianto menegaskan penindakan terhadap setiap pelanggaran harus dilakukan tanpa konflik kepentingan dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan demi kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berada di Karawang, Jawa Barat, Rabu.

Dalam keterangannya, Prabowo menyebut dirinya beberapa kali menghadapi upaya suap maupun permintaan tertentu. Ia menekankan pentingnya menegakkan aturan berdasarkan kepentingan bangsa dan negara.

Prabowo juga bercerita bahwa ia belum lama ini menerima daftar puluhan perusahaan yang disebut melanggar dan akan dicabut izinnya. Namun, ia menyatakan tidak ingin terlibat langsung dalam pengecekan daftar tersebut untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

Menurut Prabowo, ia memilih tidak membaca daftar itu karena khawatir ada pihak yang memiliki kedekatan dengannya, termasuk rekan maupun pihak yang terkait dengan Gerindra. Karena itu, ia meminta agar daftar tersebut dipelajari oleh pihak terkait tanpa melibatkan dirinya.

Presiden menegaskan proses penindakan sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa setiap pelanggaran harus ditindak tegas sesuai hukum tanpa perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.

Prabowo merujuk Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia menilai mandat tersebut jelas dan meminta pejabat yang tidak memahaminya untuk mengundurkan diri.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan pemerintah telah melakukan langkah untuk menyelamatkan aset negara. Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum telah disita dan jumlah itu diproyeksikan bertambah.

Prabowo menargetkan pada 2026 pemerintah dapat menyita tambahan 4 hingga 5 juta hektare lagi. Ia juga menyatakan pemerintah telah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara.

Prabowo mengajak para menteri dan jajaran kabinetnya untuk bersatu melawan korupsi. Ia menekankan bahwa tugas utama Kabinet Merah Putih adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai kepada yang berhak dan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.