Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menjadi negara dengan rakyat “paling bahagia” di dunia, merujuk pada survei yang ia sebut berasal dari “Harvard dan Gallup”. Klaim itu ia sampaikan saat Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/01).

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, gejolak, dan perang, Indonesia hingga kini berada dalam keadaan damai. Ia mengakui adanya selisih paham, konflik, perseteruan, dan persaingan antarkelompok, namun menilai secara umum bangsa Indonesia dapat hidup harmoni dengan saling menghormati dan saling mencintai.

Prabowo lalu menyebut hasil survei yang menurutnya dilakukan “Harvard dan Gallup” tentang kebahagiaan. Ia mengatakan dari hampir 200 negara, Indonesia menempati posisi nomor satu dalam jawaban warga yang menyatakan bahagia. Prabowo juga menyampaikan bahwa hasil itu mengharukannya karena ia memahami sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup sederhana dan belum sepenuhnya sejahtera. Ia menambahkan bahwa ia dan jajaran Kabinet Merah Putih bekerja keras menjalankan tugas dari masyarakat.

Namun, riset yang diketahui merupakan kerja sama Harvard dan Gallup sejauh ini adalah Global Flourishing Study (GFS), yang cakupannya lebih luas daripada sekadar mengukur kebahagiaan. Studi ini menilai konsep “tumbuh dan bermakna”, yakni pencapaian relatif ketika berbagai aspek kehidupan seseorang berjalan baik, termasuk konteks tempat ia hidup.

GFS mengukur enam dimensi inti: kebahagiaan dan kepuasan hidup, kesehatan mental dan fisik, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, kedekatan hubungan sosial, serta stabilitas keuangan dan material. Dengan pendekatan longitudinal, survei dilakukan melalui tatap muka, telepon, dan web pada periode 21 Maret 2022 hingga 12 April 2024 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Laporan GFS terakhir dirilis pada April 2025. Survei ini melibatkan 207.920 responden berusia 18 tahun ke atas di 22 negara dan satu teritori (Hong Kong), bukan hampir 200 negara. Meski demikian, GFS menyatakan cakupannya mewakili 64% populasi dunia karena mencakup negara-negara berpenduduk besar seperti China, India, dan Indonesia.

Dalam hasil GFS tersebut, Indonesia mencatat skor tertinggi di antara 23 negara dan teritori yang disurvei. Laporan itu menyebut Indonesia memperoleh skor 8,47, disusul Meksiko 8,19 dan Filipina 8,11. Skor terendah tercatat di Jepang 5,93, Turki 6,59, dan Inggris 6,88.

GFS juga memisahkan penilaian stabilitas finansial dan material. Pada dimensi ini, Indonesia berada di urutan dua dari belakang dengan status “tidak aman” dan skor 0,7.

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menilai tingginya skor Indonesia dalam ukuran “tumbuh dan bermakna” sangat dipengaruhi nilai solidaritas dan sosial yang kuat, yang terwujud dalam praktik gotong royong. Menurutnya, nilai itu diproduksi dan direproduksi dalam masyarakat, dirawat, dijaga, dan diajarkan lintas generasi, termasuk melalui praktik saling membantu, guyub, dan tepo seliro.

Rakhmat menekankan, saat survei tersebut dikutip Presiden, hal itu tidak serta-merta dapat digunakan untuk membenarkan bahwa kebijakan publik pemerintah berhubungan langsung dengan tingginya skor “tumbuh dan bermakna” masyarakat. Ia menyebut penggunaan hasil survei untuk menyimpulkan masyarakat “baik-baik saja” berisiko menyederhanakan persoalan. Menurutnya, nilai solidaritas itu tetap kuat terlepas dari siapa presiden dan wakil presiden, meski pemerintah tetap memiliki peran strategis untuk memperkuatnya melalui kebijakan tertentu.

Ia mencontohkan gerakan Jogo Tonggo (Jaga Tetangga) yang muncul di Jawa Tengah pada masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk solidaritas antarwarga, yang juga mendapat dukungan pemerintah setempat. Ia juga menyebut solidaritas “warga bantu warga” yang mengemuka saat bencana banjir bandang dan longsor di sebagian wilayah Sumatra, di mana selain relawan, pemerintah hadir melalui sumber dayanya dalam penanganan bencana, meski diwarnai blunder pejabat dan adanya teror terhadap pengkritik.

Direktur Eksekutif Indonesian Social Survey (ISS), Whinda Yustisia, mengatakan ia tidak heran Indonesia berada di puncak GFS karena studi itu menitikberatkan pada hubungan sosial, kebersamaan, dan spiritualitas yang diwariskan. Ia menyebut skor Indonesia dapat tetap tinggi bahkan tanpa dikaitkan dengan kinerja pemerintah, karena kekuatan tersebut merupakan warisan sosial yang sudah mengakar.

Sejumlah warga yang diwawancarai menggambarkan bagaimana makna hidup dan kebahagiaan mereka terkait dengan kekuatan sosial. Ayu, yang mengidentifikasi diri sebagai warga kelas menengah perkotaan, mengatakan ia merasa beruntung menjadi orang Indonesia karena budaya kolektif yang kuat. Di tengah masalah ekonomi, keamanan, dan politik, ia menilai orang Indonesia masih dapat menemukan cara untuk tertawa, meski menurutnya kini semakin sulit.

Laila menyatakan puas dengan kehidupannya karena mampu mendapatkan keseimbangan yang ia perlukan. Ia memaknai lingkungan tempat tinggalnya karena kedekatan emosional dan sosial yang dalam, serta rasa keterikatan yang tumbuh sebelum penilaian rasional terbentuk.

Sementara Wahyuni mengatakan hidupnya bermakna karena masih memiliki harapan Indonesia dapat menjadi negara maju karena sumber daya yang melimpah, meski ia mempertanyakan kapan kemajuan itu akan terwujud.

Selain GFS, terdapat survei lain yang mengukur kebahagiaan dan kesejahteraan global dengan variabel berbeda. Laporan Kebahagiaan Dunia (World Happiness Report/WHR) yang disusun Pusat Penelitian Kesejahteraan Universitas Oxford bekerja sama dengan Gallup serta Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB menggunakan variabel pendapatan, ketimpangan, harapan hidup sehat, kebebasan memilih, kedermawanan, dan persepsi korupsi.

Dalam WHR 2024, Indonesia berada di peringkat ke-83 dari 147 negara. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia, namun di atas Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Whinda menilai variabel yang menyokong kebahagiaan orang Indonesia dalam WHR adalah kemurahan hati (generosity). Namun ia juga menyoroti bahwa peringkat Indonesia masih mencerminkan kualitas hidup yang belum sepenuhnya baik, terlihat dari indikator ketimpangan, pendapatan, harapan hidup sehat, kebebasan memilih, serta persepsi korupsi yang dinilai masih di bawah rata-rata.

Whinda juga merujuk temuan survei ISS bertajuk “80 Tahun Indonesia Merdeka: Bagaimana Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Ini?” yang melibatkan 2.200 responden secara nasional dan dirilis pada Agustus 2025. Dalam survei itu, kesejahteraan psikologis—yang salah satunya mencakup kebahagiaan—dinilai “cukup baik” dengan skor 67,3 pada skala 0–100. Namun, indikator kesejahteraan ekonomi—termasuk kebiasaan mencari utang dan kesulitan mencari pekerjaan—mendapat skor lebih rendah, yakni 42,6.

Menurut Whinda, temuan itu menunjukkan seseorang bisa merasa bahagia meski kondisi ekonomi buruk, sehingga kesejahteraan psikologis tidak semata-mata dibentuk oleh performa atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Ia menyebut kondisi “bahagia walau ekonomi sulit” dapat menjadi mekanisme masyarakat merasionalisasi keadaan yang sulit, tetapi bisa bergeser jika masyarakat terus melihat ketidakadilan tanpa perubahan.

ISS juga mengukur tingkat kepercayaan responden terhadap institusi negara. Presiden menjadi institusi yang paling dipercaya (90,9%), disusul wakil presiden, menteri, dan TNI. Laporan ISS menyebut tingginya kepercayaan itu menjadi modal legitimasi besar bagi Presiden Prabowo, namun dapat rapuh jika tidak segera diterjemahkan menjadi perbaikan terukur pada dua titik lemah utama yang disebut dalam laporan tersebut: ekonomi rumah tangga dan lingkungan hidup.

Pernyataan Prabowo tentang Indonesia sebagai negara paling bahagia, pada satu sisi sejalan dengan temuan GFS yang menempatkan Indonesia di posisi teratas dalam ukuran “tumbuh dan bermakna”. Namun, rincian studi menunjukkan survei itu tidak mencakup hampir 200 negara dan menilai dimensi yang lebih luas dari kebahagiaan, termasuk hubungan sosial dan kondisi material yang dalam kasus Indonesia justru tercatat rendah pada aspek stabilitas finansial dan material.