Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi anak sekolah menuai kritik dari orangtua siswa di Kota dan Kabupaten Bekasi. Selama Ramadan, pelaksanaan program ini memicu kekecewaan karena porsi dinilai minim, kualitas makanan dipertanyakan, dan transparansi anggaran dianggap belum jelas.

Dalam pelaksanaan selama Ramadan, menu MBG tidak lagi disajikan dalam bentuk nasi dan lauk, melainkan paket makanan kering. Secara konsep, setiap porsi disebut berisi sejumlah item seperti roti, bubur kacang hijau, buah naga, susu, kurma, Quaker Oat, dimsum, abon, telur puyuh, serta buah-buahan seperti anggur, kelengkeng, jeruk, dan pisang. Namun, sejumlah orangtua menyebut menu yang diterima anak di sekolah tidak sesuai dengan komposisi tersebut.

Di beberapa sekolah, paket MBG yang diterima siswa disebut hanya berisi roti kemasan, pisang, dan bubur kacang hijau yang dibungkus plastik tipis. Perbedaan antara konsep dan pelaksanaan ini mendorong protes orangtua. Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jalan Cendana 14, Bekasi Barat, puluhan orangtua mendatangi dapur penyedia MBG pada Rabu (25/2) untuk menyampaikan keberatan atas menu yang dinilai tidak memenuhi standar gizi anak.

Salah satu orangtua siswa, Tri, menyampaikan keluhannya terkait porsi dan kualitas makanan. Ia mengatakan bubur kacang hijau yang diterima anaknya setengah matang dan rasanya hambar. Menurut Tri, menu yang diterima anaknya hanya terdiri dari satu roti, satu pisang, dan sebungkus bubur kacang hijau.

Tri juga menyoroti informasi anggaran yang disebut mencapai Rp8 ribu per porsi untuk siswa kelas 1 dan 2 SD. Ia mempertanyakan kesesuaian nilai tersebut dengan makanan yang diterima anak. “Dengan Rp8 ribu, masa cuma dapat roti, pisang, dan bubur? Orang bisa menilai sendiri,” ujarnya.

Keluhan serupa muncul di Bekasi Timur. Di salah satu PAUD, orangtua melaporkan anak menerima paket berisi tiga kotak susu ukuran 110 mililiter, tiga jeruk, dan satu roti kemasan yang disebut untuk jatah tiga hari. NFS (36), orangtua siswa, menilai porsi tersebut minim, terlebih jika diperuntukkan untuk beberapa hari sekaligus. Ia juga menyoroti potensi masalah daya tahan makanan serta keterbatasan fasilitas penyimpanan di rumah.

NFS menambahkan bahwa perubahan mekanisme pembagian—yang sebelumnya dikonsumsi di sekolah menjadi dibawa pulang—terjadi tanpa penjelasan dan sosialisasi yang memadai. Minimnya komunikasi ini disebut memperbesar kegelisahan orangtua.

Di tengah kritik tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bekasi, Dessy Natalia, menyatakan evaluasi dilakukan setiap hari, baik ada komplain maupun tidak. Ia menegaskan menu Ramadan memang disajikan dalam bentuk makanan kering sesuai surat edaran. Meski begitu, keluhan yang berulang membuat sebagian orangtua menilai perbaikan masih bersifat reaktif, baru dilakukan setelah protes muncul.

Selain soal menu, tata kelola dan transparansi anggaran juga menjadi sorotan. Program MBG disebut mendapat dukungan dana besar dari pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya menekan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun di tingkat pelaksanaan, sebagian orangtua menilai manfaat yang diterima anak belum sebanding dengan anggaran yang disebutkan.

Peneliti dan Pengamat Kebijakan Publik Institute for Development and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai perubahan target penerima yang meningkat tajam dari 20 ribu jiwa menjadi 80 ribu jiwa pada awal pelaksanaan MBG berpengaruh pada tata kelola dan kebutuhan anggaran. Ia juga menyebut perluasan penerima program—tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga balita dan ibu hamil—membuat peningkatan kebutuhan menjadi eksponensial.

Riko menegaskan tidak menolak program MBG, namun menilai pelaksanaan yang tidak realistis dan tidak didasarkan pada data memadai dapat menimbulkan masalah serius pada tata kelola serta kebutuhan anggaran. Ia juga mempertanyakan apakah menu yang dipersoalkan saat ini dapat mendukung tujuan awal program, yakni mengatasi stunting dan meningkatkan pertumbuhan anak.

Menurut Riko, keberhasilan atau kegagalan program MBG sulit diukur secara menyeluruh karena pelaksanaan di sejumlah daerah berjalan baik, sementara di daerah lain masih bermasalah. Ia menilai perbedaan tersebut dipengaruhi kualitas sumber daya manusia di masing-masing SPPG. Terkait kritik yang muncul, ia menekankan pemerintah perlu mendengarkan suara masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah orangtua menyatakan pada dasarnya mendukung program MBG karena dinilai penting bagi tumbuh kembang anak. Namun mereka berharap pelaksanaannya tidak dilakukan seadanya. “Programnya bagus, tapi pelaksanaannya jangan asal-asalan. Anak-anak ini masa depan bangsa,” ujar Aida (36), orangtua siswa.