Dalam kajian psikologi politik, kebohongan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penyimpangan dalam komunikasi. Perspektif ini menempatkannya sebagai bagian dari infrastruktur kekuasaan, yakni mekanisme yang dapat menopang dan mengatur cara kekuasaan bekerja.
Melalui kerangka tersebut, kebohongan dipandang berperan dalam membentuk relasi antara penguasa dan masyarakat. Ia dapat digunakan untuk mengarahkan persepsi, mengendalikan informasi, serta memengaruhi cara orang menilai situasi politik.
Pemahaman ini juga menyoroti kaitan antara kekuasaan dan produksi kepatuhan. Dalam konteks psikologi politik, kepatuhan tidak selalu lahir dari persetujuan yang sepenuhnya bebas, melainkan dapat terbentuk melalui proses-proses psikologis dan sosial yang dipengaruhi oleh narasi, pesan, dan pengelolaan informasi.
