Ratusan massa dari LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria, Sumber, Kamis (9/4/2026). Aksi ini menyoroti transparansi anggaran serta dugaan penyimpangan dalam proses pengesahan APBD Tahun 2026.
Sekitar 150 peserta aksi tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB setelah sebelumnya berkumpul di wilayah Sususukan. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, serta menggunakan mobil komando dan pengeras suara. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian.
Dalam orasi yang disampaikan bergantian, massa menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi pembangunan di Kabupaten Cirebon. Sejumlah persoalan yang disorot antara lain infrastruktur jalan yang dinilai masih rusak dan belum tertangani optimal, serta layanan kesehatan seperti BPJS yang dianggap belum maksimal.
Salah satu orator menyatakan masyarakat merasa dirugikan dengan kondisi tersebut, terlebih dengan beredarnya informasi dugaan penyimpangan anggaran di tengah publik. Massa juga menyinggung dugaan pemangkasan anggaran bernilai miliaran rupiah yang dikaitkan dengan proses pengesahan APBD, serta mendesak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
Aksi tersebut mendapat tanggapan dari jajaran DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua DPRD bersama unsur pimpinan dewan lainnya menemui massa untuk berdialog secara terbuka. DPRD menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib, sekaligus menegaskan bahwa informasi terkait dugaan penyimpangan anggaran tidak benar.
Dalam penjelasannya, DPRD menyebut anggaran infrastruktur yang semula direncanakan mengalami penyesuaian, dengan sebagian dialihkan untuk kebutuhan yang dinilai lebih prioritas, termasuk sektor kesehatan. DPRD juga menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan oleh masing-masing dinas teknis, sehingga lembaga legislatif tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan penggunaan anggaran. Meski demikian, masyarakat dipersilakan melakukan pengawasan dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran yang disertai bukti.
Selama pengamanan, kepolisian mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban. Dialog antara perwakilan massa dan DPRD berlangsung dinamis, dengan sejumlah pertanyaan kritis terkait transparansi anggaran.
Sekitar pukul 11.25 WIB, aksi berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri dan kembali ke titik kumpul awal. Aksi ini berlangsung tanpa insiden, sekaligus mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, dengan transparansi dan akuntabilitas kembali menjadi sorotan.
