Ratusan massa yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (22/4). Aksi yang semula dipicu oleh isu penggratisan parkir di RSUD Karawang itu kemudian berkembang menjadi sorotan terhadap pokok pikiran (pokir) DPRD.
Dalam aksi yang berlangsung singkat tersebut, GMPI menyampaikan kritik terhadap DPRD Karawang yang dinilai tidak responsif. Massa menyoroti surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang yang disebut belum mendapat tanggapan.
Salah satu orator dalam aksi itu menyinggung perubahan sikap anggota legislatif setelah terpilih. “Saat pencalonan, mereka datang meminta dukungan kepada ketua kami. Tapi setelah menjabat, sikap mereka berubah drastis dan seolah lupa pada rakyat yang mendukungnya,” ujarnya.
Melalui selebaran resmi, GMPI merinci delapan poin tuntutan. Salah satunya mendesak DPRD segera menjadwalkan RDP yang melibatkan Dinas Perhubungan, manajemen RSUD, Bagian Hukum Setda, dan Bapenda.
GMPI juga menyatakan sikap kritis terhadap wacana parkir gratis total di RSUD. Mereka menilai kebijakan itu berpotensi berdampak pada keuangan daerah apabila tidak dikaji secara matang. Sebagai alternatif, GMPI mengusulkan penyesuaian tarif yang dinilai wajar serta pengelolaan parkir yang lebih profesional dan transparan, sembari mendorong perbaikan layanan medis serta sarana dan prasarana RSUD.
Selain isu RSUD, massa turut mengangkat persoalan pokok pikiran (pokir) anggota dewan. GMPI meminta Kejaksaan Negeri Karawang melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penyelewengan dana aspirasi tersebut. “Kami akan membawa data-data dan payung hukum untuk mendukung proses ini. Kami ingin memastikan pokir kembali pada fungsi utamanya, untuk kepentingan masyarakat,” kata perwakilan GMPI.
Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Tidak ada audiensi langsung dengan perwakilan DPRD saat aksi berlangsung. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh poin aspirasi.
