KARAWANG — Ratusan massa organisasi kemasyarakatan Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (22/4). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan publik, terutama yang menyangkut pelayanan di RSUD Karawang dan tata kelola anggaran daerah.

Dalam demonstrasi itu, peserta membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Sejumlah tulisan terlihat di antaranya “Aspirasi Rakyat atau Dagelan” serta kritik terhadap pokok pikiran (pokir) DPRD. Massa memadati area luar pagar gedung DPRD dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Koordinator aksi menyatakan kedatangan mereka bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembuatan kebijakan. GMPI juga membagikan selebaran yang memuat rincian tuntutan.

Dalam tuntutannya, GMPI mendesak DPRD Kabupaten Karawang segera menetapkan jadwal rapat dengar pendapat (RDP) yang jelas, terbuka, dan substansial, serta tidak sekadar formalitas. Mereka juga meminta pertanggungjawaban dari pengusul kebijakan, khususnya terkait wacana parkir gratis di RSUD Karawang, termasuk dasar hukum dan perhitungan fiskalnya.

Selain itu, GMPI menyatakan menolak kebijakan populis yang dinilai berpotensi merusak keuangan daerah apabila tidak dikaji secara matang. Mereka juga menuntut agar RDP dihadiri pihak-pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, manajemen RSUD, Bagian Hukum Setda, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

GMPI turut mendorong agar perhatian utama diarahkan pada perbaikan kualitas layanan RSUD, mulai dari tenaga medis, sarana prasarana, hingga kebersihan, bukan hanya persoalan tarif parkir. Mereka juga menantang DPRD untuk menunjukkan integritas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan yang nyata.