Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara melalui pemanfaatan sistem transaksi nontunai. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir pengelolaan kas di lingkungan kementerian telah menggunakan Cash Management System (CMS).
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang digelar Rabu (29/04/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Menurut Dalu, penggunaan CMS dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara. Ia menyebut sistem tersebut memungkinkan transaksi digital dilakukan secara real time, meminimalkan praktik korupsi, serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas.
CMS merupakan sistem perbankan yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, serta berbagai fasilitas lain untuk pelaksanaan transaksi secara real time online. Ketentuan penggunaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
Dalu menjelaskan, regulasi tersebut mendorong bendahara satuan kerja memanfaatkan sistem pembayaran dan penyetoran nontunai. Melalui penggunaan CMS, Kementerian ATR/BPN menargetkan mitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.
Ia menambahkan, penggunaan CMS di lingkungan ATR/BPN menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dalu berharap pada 2026 pemanfaatan transaksi melalui CMS dapat ditingkatkan secara optimal. Ia juga menyebut bahwa pada 2025 Kementerian ATR/BPN meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening.
Dalam kegiatan tersebut, ATR/BPN juga menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja (satker) dari tingkat pusat hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Penghargaan diberikan kepada satker dengan penggunaan CMS terbanyak serta capaian penerimaan PNBP.
Kategori penghargaan meliputi satker dengan persentase penggunaan CMS tertinggi pada rekening Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, ada kategori satker dengan capaian target PNBP terbaik untuk kelompok target PNBP besar, sedang, dan kecil.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ATR/BPN, Kartika Sari, dalam kesempatan yang sama melaporkan proses implementasi CMS di kementerian tersebut. Ia menyampaikan bahwa optimalisasi CMS menjadi salah satu strategi penerapan transaksi nontunai secara menyeluruh yang diharapkan dapat meningkatkan PNBP sebagai kontribusi kepada negara.
Kartika juga menyebut kegiatan pengelolaan CMS ditujukan untuk memitigasi potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang, mendukung pengelolaan APBN dan PNBP, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan pembayaran nontunai.
