CIMAHI — Kebutuhan memperkuat sistem informasi pertanahan yang terintegrasi menjadi sorotan dalam talkshow yang digelar Kelompok Kerja Jurnalis Wartawan Indonesia (JWI) Kota Cimahi di Hotel Tjimahi, Rabu (08/04/26). Penguatan data dinilai sebagai fondasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih terarah serta meminimalkan potensi konflik pertanahan.
Talkshow menghadirkan Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko, Kepala Dinas PUPR Kota Cimahi Wilman Sugiansyah, serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Cimahi Andhi Pratama Putra. Dalam diskusi tersebut, para narasumber menekankan bahwa tanpa sistem informasi yang solid, perencanaan tata ruang berisiko tidak sinkron dan sulit diimplementasikan.
Kepala Kantor Pertanahan Cimahi, Andhi Pratama Putra, menyatakan penguatan land information system menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan di wilayah perkotaan.
“Sistem informasi pertanahan itu menjadi dasar. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, sulit bagi kita untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Andhi menjelaskan, sistem informasi pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga alat integrasi lintas sektor yang menghubungkan berbagai kepentingan, mulai dari perencanaan tata ruang hingga investasi. Menurutnya, akses terhadap data yang sama bagi seluruh pihak terkait diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan menekan potensi sengketa.
“Melalui sistem yang terintegrasi, semua pihak bisa mengakses data yang sama. Ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan meminimalkan potensi konflik pertanahan,” kata Andhi.
Ia menambahkan, ketersediaan data yang valid dan saling terkoneksi dapat mempercepat pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lahan. “Kalau datanya sudah kuat, maka perencanaan akan lebih mudah, investasi juga lebih percaya diri masuk karena ada kepastian informasi,” ujarnya.
Selain mendukung perencanaan, penguatan sistem informasi pertanahan juga dinilai berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik. Masyarakat, kata Andhi, dapat memperoleh informasi yang lebih jelas terkait status dan pemanfaatan tanah tanpa proses yang berbelit.
Andhi menegaskan upaya tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor karena data pertanahan berkaitan erat dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah. “Ini bukan kerja satu pihak. Sistem informasi pertanahan harus dibangun bersama agar benar-benar terintegrasi dan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa data yang akurat, transparan, dan terintegrasi diharapkan dapat membantu Cimahi mewujudkan tata ruang yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.
