Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan di Kantor Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (24/2). Dalam kegiatan ini, pembahasan tidak hanya menyoroti manfaat program, tetapi juga menekankan pengawasan serta akuntabilitas pelaksanaan MBG di tingkat desa.

Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menyapa warga secara daring melalui Zoom karena sedang menjalankan agenda kedinasan menuju Semarang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari distribusi makanan semata, melainkan juga dari ketepatan sasaran dan transparansi pelaksanaan.

Indah menjelaskan Komisi IX DPR RI merupakan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap sejumlah lembaga strategis, termasuk Kementerian Kesehatan, BPOM, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, ia menilai pelaksanaan MBG perlu dikawal ketat agar tidak menyimpang dari tujuan awal.

“Program ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat dan produktif. Tapi investasi harus diawasi. Jangan sampai pelaksanaannya tidak tepat sasaran atau menimbulkan konflik kepentingan,” kata Indah.

Ia juga mengapresiasi keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rejeni yang disebut telah berjalan sekitar tiga bulan. Namun, menurutnya, fase awal pelaksanaan justru menjadi momentum penting untuk evaluasi dan penyempurnaan sistem.

Selain pengawasan dari DPR dan pemerintah, Indah mendorong masyarakat agar tidak bersikap pasif. Warga diminta aktif menyampaikan masukan, kritik, dan laporan bila menemukan ketidaksesuaian di lapangan, mengingat publik juga memiliki peran dalam memastikan program berjalan sesuai sasaran.