Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, menyoroti kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada mitra penyedia fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai besaran insentif tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru karena dinilai tidak disertai perhitungan yang rasional.

Menurut Sukur, jika dihitung secara kasar, insentif untuk satu SPPG dapat mencapai Rp1,8 miliar per tahun. Ia menambahkan, jumlah SPPG secara nasional tercatat sekitar 24 ribu unit, sehingga total beban insentif yang bersumber dari uang negara berpotensi mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

“Anggaran besar harus diiringi transparansi besar. Setiap rupiah APBN wajib bisa dipertanggungjawabkan,” kata Sukur dalam keterangannya kepada insan pers di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VI (Bekasi-Depok) itu mendesak agar skema insentif Rp6 juta per hari per SPPG dikaji ulang. Ia juga menyoroti pernyataan bahwa insentif tersebut tetap berlaku saat libur.

Sukur meminta besaran insentif ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil dan standar harga pasar yang wajar di masing-masing daerah. “Besaran insentif harus berbasis perhitungan kebutuhan riil dan standar harga pasar yang wajar di tiap daerah,” ujarnya.

Selain soal besaran insentif, Sukur turut menyoroti proses seleksi mitra SPPG yang dinilai tidak transparan dan ditengarai sarat kepentingan. Ia menilai seleksi mitra semestinya dilakukan secara terbuka, kompetitif, serta dapat diaudit publik untuk mencegah konflik kepentingan.

Meski melontarkan kritik, Sukur menegaskan dirinya tidak menolak program MBG. Ia menyatakan PDI Perjuangan sejak awal mendukung program tersebut, dengan catatan pelaksanaannya harus dijalankan secara benar.

“Program gizi anak didukung penuh, namun implementasinya wajib tunduk pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas fiskal,” kata Sukur.