Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) merilis hasil survei opini publik bertajuk Polarisasi politik di Indonesia: Mitos atau Fakta yang menyimpulkan polarisasi politik bukan sekadar mitos, melainkan fenomena yang nyata terjadi di Indonesia.
Dalam pemaparan survei, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menjelaskan bahwa polarisasi tersebut tercermin dari pembagian masyarakat ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama disebut sebagai klaster pro pemerintah, sementara kelompok kedua digambarkan sebagai kelompok yang tidak berpihak pada pemerintah atau memiliki sikap anti terhadap asing.
“Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat terpolarisasi menjadi 2 kelompok dengan ukuran proporsional, yakni klaster 1 sebesar 57 persen versus klaster 2 sebesar 43 persen,” kata Hamdi dalam pemaparan survei pada Minggu, 19 Maret 2023.
Menurut paparan tersebut, klaster 1 merupakan kelompok yang pro Presiden Joko Widodo, cenderung sekuler ke arah moderat, merasa puas terhadap kinerja pemerintah, serta relatif tidak berprasangka terhadap kekuatan ekonomi asing.
Sementara itu, klaster 2 disebut lebih menonjol pada dimensi keagamaan dalam ideologi politik. Kelompok ini antara lain meyakini pemimpin harus seiman atau seagama, mendukung kebijakan publik yang berlandaskan agama, serta memberikan dukungan tinggi terhadap sanksi punitif bagi penista agama dan perda syariah.
Hamdi juga menyampaikan bahwa klaster 2 lebih percaya pada teori konspiratif yang memandang pemerintah sebagai bagian dari konspirasi kekuatan asing, serta menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan dan hasil yang dicapai pemerintah. “Klaster 2 ini juga lebih percaya pada teori konspiratif bahwa pemerintah adalah konspirasi dari kekuatan asing. Klaster ini menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan dan hasil yang dicapai pemerintah,” ujarnya.
Survei tersebut turut menemukan indikasi implikasi pengkutuban pada aspek afeksi atau perasaan. Kedua klaster disebut cenderung mengembangkan emosi negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya, khususnya dalam konteks perbedaan dukungan selama Pilpres 2019.
Meski demikian, Hamdi menyatakan survei ini tidak menemukan implikasi negatif pengkutuban yang mengarah pada perilaku sosial yang berkekerasan maupun segregasi sosial yang lebih serius. “Implikasi lebih kearah sentimen negatif (afeksi). Namun tentu kehati-hatian tetap diperlukan supaya implikasi tidak berkembang kearah yang lebih serius,” kata dia.
Survei mengenai sisa polarisasi Pilpres 2019 ini dilakukan pada 6 Februari hingga 28 Februari 2023. Tim peneliti menggunakan sejumlah teknik analisis, antara lain item-response theory (IRT), principal component (PCA), dan latent classification analysis (clustering) dengan metode pengukuran Sigma Distance. Total responden berjumlah 1.190 warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang berasal dari 33 provinsi.
