Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah pernyataan Anggota DPD RI periode 2024–2029 dari Sulawesi Tenggara, La Ode Umar Bonte, beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyebut pihak penyedia MBG sebagai yang “paling jahat” dan menuding adanya praktik penipuan terhadap Presiden, dari jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) hingga level bawah.
Pernyataan itu memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik dan sosial Aceh, Syakya Meirizal. Ia menilai polemik yang muncul seharusnya menjadi momentum untuk membuka tata kelola program MBG secara transparan kepada publik.
“Terlepas dari keras atau tidaknya pernyataan yang disampaikan, substansinya adalah soal transparansi. Program sebesar ini harus terbuka, baik dari sisi anggaran, distribusi, hingga pelaporan,” ujar Syakya dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadinya.
Syakya menekankan bahwa tudingan manipulasi laporan yang disampaikan La Ode Umar Bonte tidak semestinya berhenti pada perdebatan politik. Menurutnya, isu tersebut perlu ditindaklanjuti melalui audit dan klarifikasi yang dilakukan secara terbuka.
“Kalau memang ada manipulasi laporan, itu persoalan serius. Tapi cara menjawabnya bukan dengan defensif, melainkan dengan membuka data ke publik,” katanya.
Ia menilai MBG merupakan program dengan anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat. Karena itu, mekanisme pengawasan dinilai perlu berjalan transparan dan dapat diakses masyarakat.
“Publik berhak tahu bagaimana pengelolaannya, bagaimana standar menunya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pelaporannya. Jangan sampai hanya terlihat bagus di atas kertas,” tegas Syakya.
Syakya juga menyinggung kecenderungan dalam birokrasi yang kerap menyajikan laporan demi menyenangkan pimpinan. “Dalam praktik politik kekuasaan, sering kali muncul budaya asal pimpinan senang. Laporan dibuat seolah-olah sukses semua. Ini yang harus diubah,” ujarnya.
Menurut Syakya, kritik publik semestinya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi. Ia menilai keterbukaan justru dapat memperkuat legitimasi program.
“Kalau ada masyarakat menyampaikan temuan lapangan atau memberi saran, itu mestinya dianggap masukan. Bukan ancaman. Transparansi justru akan memperkuat legitimasi program,” tambahnya.
Ia mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk membuka data faktual agar spekulasi di ruang publik dapat diredam, sekaligus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan MBG.
“Kalau klaim-klaim yang disampaikan memang benar, buktikan dengan data. Kalau tidak benar, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan publik berspekulasi,” katanya.
Syakya menegaskan tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Menurutnya, tujuan tersebut tidak boleh terganggu oleh lemahnya tata kelola dan komunikasi publik.
“Program publik bukan soal pencitraan, tapi soal dampak nyata. Transparansi adalah fondasi agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
