PEMATANG SIANTAR — Tiga advokat, Pondang Hasibuan, Erni Juniria Harefa, dan Ruth Angelia Gusar, menyatakan dukungan terhadap kinerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara Hati Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Rikkot Damanik untuk periode 2026–2031.

Pernyataan dukungan itu disampaikan sebagai bentuk komitmen mereka dalam mendorong tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel di Pematang Siantar. Ketiganya menilai arah kebijakan organisasi perlu berlandaskan prinsip good governance, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.

Meski mendukung, mereka menegaskan dukungan tersebut disertai dorongan konstruktif agar kepengurusan DPP menjalankan program kerja secara terbuka dan terukur. Dalam keterangan tertulis, salah satu advokat menyebut dukungan itu merupakan komitmen sebagai praktisi hukum untuk mengawal organisasi tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Selain menyoroti transparansi kebijakan, ketiganya juga mendorong penyusunan program kerja yang dinilai realistis dan berdampak luas bagi masyarakat. Mereka meminta adanya ruang partisipasi publik dalam setiap kebijakan strategis serta mengingatkan agar organisasi menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dari perspektif pemerintah, dukungan tersebut dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal organisasi kemasyarakatan agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kolaborasi antara advokat dan organisasi juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal.

Ketiga advokat itu menegaskan akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Mereka menyatakan tidak akan ragu menyampaikan kritik apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program kerja.

Dengan dukungan yang disertai sikap kritis tersebut, kepemimpinan DPP Bara Hati Indonesia periode 2026–2031 diharapkan mampu menjadi contoh organisasi yang profesional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.