Provinsi Quang Tri memperkuat transparansi asal-usul kayu hutan tanaman sebagai strategi untuk menembus pasar ekspor berstandar tinggi sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kehutanan. Dari lebih dari 217.000 hektare hutan produksi yang ditanami, hampir 53.000 hektare telah mengantongi sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan seperti FSC dan VFCS/PEFC, atau sekitar 24%. Pemerintah daerah menargetkan luasan hutan bersertifikat mencapai 80.000 hektare pada 2030.
Sertifikasi dan ketertelusuran dipandang sebagai “kunci ganda” bagi industri kayu Quang Tri. Di satu sisi, keduanya membantu memenuhi persyaratan legalitas dan keberlanjutan di pasar yang menuntut seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Di sisi lain, status tersebut dinilai memperkuat daya tarik bagi investor besar di sektor pengolahan kayu. Kayu dengan “paspor” internasional disebut dapat meningkatkan nilai kayu mentah sekitar 15–20%, sekaligus membuka peluang pembentukan rantai pasok tertutup dari penanaman hingga ekspor.
Perkembangan ini ditopang kinerja produksi dan ekspor yang terus meningkat. Pada 2025, luas budidaya hutan tanaman diperkirakan mencapai 21.764 hektare dengan volume produksi 2,28 juta meter kubik. Pendapatan ekspor kayu dan produk kayu tercatat US$47,08 juta, naik 29% dibandingkan 2024. Tren pertumbuhan diperkirakan berlanjut pada kuartal I 2026, dengan volume produksi melampaui 425.000 meter kubik, menunjukkan pasokan hutan tanaman lokal dinilai stabil untuk kebutuhan pengolahan dan ekspor.
Di segmen pengolahan mendalam, sejumlah pelaku usaha lokal mulai berinvestasi secara lebih sistematis untuk memproduksi furnitur dalam dan luar ruangan bagi pasar ekspor. Dengan kapasitas puluhan ribu meter kubik per tahun, produk kayu jadi dari Quang Tri disebut telah masuk ke berbagai pasar berstandar tinggi di Eropa dan Amerika Utara.
Wakil Direktur Tien Phong Cam Lo Co., Ltd., Ta Van Hien, menyatakan bahan baku yang stabil dan bersertifikasi menjadi prasyarat investasi jangka panjang, seiring meningkatnya pengawasan pelanggan internasional terhadap asal kayu dan metode pengelolaan hutan. Selain mengimpor kayu dari Norwegia, perusahaannya meningkatkan pengadaan dari unit lokal seperti Duong 9 Forestry Co., Ltd. dan Ben Hai Forestry Co., Ltd. Pada 2025, perusahaan menargetkan ekspor 9.000–10.000 meter kubik produk kayu.
Saat ini, Quang Tri memiliki 376 perusahaan yang bergerak di perdagangan dan pengolahan produk hutan. Sejumlah unit disebut menonjol dalam penerapan ketertelusuran, antara lain Tien Phong Cam Lo Co., Ltd., VRG Quang Tri MDF Wood Joint Stock Company, BVN Quang Binh Investment Joint Stock Company, dan Hao Hung Co., Ltd.
Untuk memenuhi tuntutan tanggung jawab lingkungan dan sosial, banyak perusahaan berinvestasi pada fasilitas pabrik, manajemen, hingga proses ketertelusuran guna meraih sertifikasi internasional seperti CoC, BSCI, dan QMI. Pada saat yang sama, mereka memperkuat kemitraan dengan kawasan hutan bersertifikat FSC di wilayah tersebut sebagai fondasi untuk memperdalam partisipasi dalam rantai nilai global.
Di tingkat tata kelola, Dinas Perlindungan Hutan Provinsi menerapkan sistem inspeksi dan penelusuran menyeluruh di sepanjang rantai pasok produk hutan. Untuk kayu perkebunan dari dalam negeri, pengawasan diperketat sejak tahap penebangan. Seluruh area diwajibkan terdokumentasi, diperiksa, dan diverifikasi di lokasi, sementara daftar inventaris kayu dikelola ketat selama pengangkutan.
Pengawasan juga diberlakukan pada kayu impor, kayu hasil penyelamatan, maupun kayu sitaan melalui verifikasi dokumen legal, dengan tujuan mencegah legalisasi kayu yang tidak diketahui asal-usulnya. Di fasilitas pengolahan dan perdagangan, petugas kehutanan memperkuat inspeksi pascaproduksi serta melakukan pemeriksaan rutin dan mendadak antara bahan baku dan produk akhir untuk mendeteksi pelanggaran lebih cepat.
Khusus produk ekspor, proses penelusuran kini diterapkan dari hulu ke hilir, mulai dari pemilik hutan dan lokasi penebangan hingga transportasi dan pabrik pengolahan. Mekanisme manajemen risiko melalui klasifikasi bisnis juga digunakan untuk memfokuskan pengendalian pada unit berisiko tinggi, sekaligus mendorong pelaku usaha yang patuh agar lebih percaya diri berinvestasi.
Untuk mencapai transparansi 100% asal kayu hutan tanaman, otoritas kehutanan menerapkan serangkaian langkah pengendalian dari penebangan, pengangkutan, hingga pengolahan. Penetapan kode produksi hutan sesuai Surat Edaran No. 84/2025/TT-BNNMT disebut menjadi elemen penting dalam mengendalikan asal kayu yang bersumber legal. Melalui konektivitas data antara pemilik hutan, lembaga pengelola, dan pelaku usaha, kode area penanaman ditujukan untuk memastikan transparansi ketertelusuran dan mendukung sertifikasi hutan berkelanjutan.
Kepala Departemen Perlindungan Hutan, Nguyen Van Long, mengatakan perubahan positif terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terkait status hukum hutan tanaman. Dengan bimbingan petugas kehutanan dan dukungan pelaku usaha, masyarakat mulai menanam hutan secara lebih sistematis dan memperhatikan pendaftaran kode area penanaman. Ia menilai, pemahaman bahwa hutan dengan asal-usul jelas dapat menghasilkan harga lebih tinggi juga mulai menggeser kebiasaan menjual pohon secara borongan tanpa memperhatikan dokumen. “Memiliki kode area penanaman dan dokumentasi legal untuk kayu memberikan ketenangan pikiran bagi pelaku usaha saat membelinya,” ujarnya.
Quang Tri menargetkan menjadi pusat utama penyediaan dan pengolahan kayu dari hutan tanaman di Vietnam Tengah pada 2030. Untuk mencapai sasaran tersebut, provinsi ini mempertahankan perkebunan kayu berkualitas tinggi, termasuk mendorong peralihan dari kayu berukuran kecil ke kayu berukuran besar. Pemerintah daerah juga berencana memperluas area bersertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan sekitar 27.000 hektare serta mempercepat penerbitan kode perkebunan hutan guna memastikan transparansi. Penyelesaian sistem data kehutanan digital yang tersinkronisasi ditujukan untuk menjamin transparansi 100% asal kayu, memastikan pemenuhan standar teknis internasional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
