JAKARTA – Transparansi produk perikanan kian menjadi isu penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus membangun kepercayaan konsumen. Keterbukaan informasi, mulai dari asal tangkapan, metode penangkapan, hingga rantai distribusi, memungkinkan publik menilai apakah produk diperoleh secara legal dan ramah lingkungan.
Tanpa transparansi, berbagai praktik bermasalah berpotensi terus terjadi, seperti penangkapan ilegal, overfishing, hingga manipulasi label, karena pengawasan menjadi tidak efektif. Dorongan keterbukaan ini juga dinilai berkaitan langsung dengan daya saing industri, seiring pasar global yang semakin menuntut standar ketertelusuran (traceability).
CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menegaskan bahwa pasar internasional kini tidak hanya menilai kualitas produk, tetapi juga menuntut transparansi penuh. Menurut dia, produk perikanan yang memiliki sistem ketertelusuran yang diakui secara internasional akan lebih mudah diterima di pasar global.
“Kalau kita bisa memberikan bukti bahwa produk mengikuti prinsip keberlanjutan, aspek sosial, dan sistem ketertelusuran yang kompatibel, maka otomatis kita punya nilai jual lebih. Produk yang tidak menggunakan sistem (ketertelusuran) akan tertinggal,” ujar Janti dalam diskusi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (14/4).
Dalam kesempatan yang sama, pelaku usaha perikanan Rimba Tri Pataka menyampaikan bahwa ketertelusuran kini menjadi syarat utama untuk masuk ke pasar yang lebih berkembang. Ia menilai pola pasar perikanan terus berubah, dari penjualan curah hingga merambah ke supermarket dan restoran.
“Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,” katanya.
Rimba menambahkan, hampir semua standar internasional, seperti BRC (British Retail Consortium) maupun BAP (Best Aquaculture Practices), menjadikan traceability sebagai persyaratan wajib.
Meski demikian, penerapan ketertelusuran masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan teknologi, biaya, hingga kesiapan pelaku usaha kecil. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan nelayan dinilai diperlukan untuk membangun sistem yang transparan, efisien, dan inklusif.
