Kupang—Kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah dinilai masih kerap terjebak pada formalitas administratif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat bawah. Ukuran keberhasilan kebijakan, menurut pandangan ini, semestinya dilihat dari dampak nyata di lapangan, bukan sekadar laporan tertulis.

Hal tersebut disampaikan anggota Green Democracy Institute sekaligus alumni Sekolah Kebijakan Kita, Fandy Pagora, S.Sos., dalam Obrolan “Kita Indonesia” di Pro 4 RRI Kupang, Jumat, 10 April 2026. Ia menegaskan kebijakan publik seharusnya menjadi inti kerja pemerintahan untuk menyejahterakan rakyat.

Fandy menilai indikator kebijakan yang berkualitas adalah ketepatan sasaran. Ia mencontohkan, apabila masih ada warga yang kesulitan memperoleh akses layanan kesehatan atau putus sekolah karena faktor ekonomi, maka kebijakan yang ada belum menjadi solusi nyata.

Ia juga menyoroti fenomena laporan “Asal Bapak Senang” (ABS) dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, laporan yang tidak transparan mengenai kondisi riil di daerah dapat menyebabkan kebijakan di tingkat pusat tidak selaras dengan kebutuhan lokal, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karena itu, Fandy menekankan pentingnya akurasi data dan riset mendalam sebelum kebijakan diputuskan. Ia menyebut pemerintah tidak seharusnya hanya menunggu laporan, melainkan perlu proaktif menjangkau hingga tingkat RT/RW agar kebijakan yang lahir benar-benar solutif, bukan sekadar gimik politik.

Dalam kesempatan yang sama, Fandy juga mengajak generasi muda di NTT untuk tidak bersikap apatis terhadap politik dan kebijakan publik. Ia mengingatkan bahwa keputusan politik, seperti kenaikan pajak atau harga BBM, memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk kalangan muda.

Ia menilai sikap diam justru berbahaya bagi sebuah negara. Menurutnya, kritik merupakan bentuk kepedulian dan menjadi bagian dari pengawalan publik terhadap jalannya pemerintahan.