Langit biru yang bersih kian jarang terlihat di Jakarta dan sekitarnya. Mobilitas warga, pembangunan yang masif, serta aktivitas industri disebut turut mendorong memburuknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Dampaknya tidak berhenti pada perubahan warna langit, tetapi juga mengarah pada persoalan kesehatan yang semakin nyata.
Penelitian Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 2023 mencatat konsentrasi partikel halus PM2.5 di Jakarta hampir delapan kali lipat di atas ambang batas aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). PM2.5 merupakan partikel sangat kecil yang tidak kasatmata, namun dapat terhirup hingga masuk ke saluran pernapasan.
Akademisi Teknik Lingkungan Universitas Trisakti, Hernani Yulinawati, menjelaskan ukuran PM2.5 sangat halus. Ia mengibaratkan diameter rambut manusia sekitar 70 mikrometer; jika dibagi 7 mendekati ukuran PM10, lalu masing-masing dibagi 4 untuk menjadi PM2.5. “Jadi sangat halus, tidak bisa terlihat oleh mata,” ujarnya dalam diskusi publik Membangun Kota, Menyelamatkan Paru-paru di Jakarta, 6 Desember.
Hernani menilai penanganan polusi udara selama ini kerap berfokus pada indikator lingkungan, tanpa disertai penilaian menyeluruh mengenai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Ia juga menyoroti belum adanya perhitungan kerugian akibat polusi udara terhadap aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Manajer Kebijakan dan Advokasi Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI), Fachrial Kautsar, menyampaikan sektor kesehatan sering ditempatkan di bagian hilir dalam pembahasan polusi udara. “Kesehatan baru dianggap penting ketika masyarakat sudah jatuh sakit, sementara faktor-faktor penyebabnya, yang justru berada di luar sektor kesehatan, sering diabaikan,” kata Fachrial.
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada 2025 menunjukkan hingga Oktober, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta mencapai lebih dari satu juta kasus. Fachrial menyebut polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan pernapasan, tetapi juga dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular dan penurunan fungsi kognitif.
Untuk meningkatkan kesadaran publik, CISDI menggelar rangkaian kampanye udara bersih di Jakarta pada 6–7 Desember. Salah satu pesan yang ditekankan adalah bahwa dampak polusi udara tidak dirasakan secara setara oleh semua kelompok masyarakat.
Kelompok rentan menanggung dampak lebih besar
Fachrial menjelaskan dampak polusi udara dapat dilihat melalui “lensa ketidakadilan”, antara lain ketimpangan sosial-ekonomi, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan spasial. Dalam aspek ketimpangan kesehatan, kelompok yang sejak awal memiliki hambatan kesehatan atau akses layanan medis yang terbatas dinilai lebih rentan. Ia menyebut beban biaya penyakit yang ditanggung BPJS akibat polusi udara mencapai Rp13 triliun, meski angka tersebut belum memasukkan beban waktu yang dikeluarkan pengasuh (caregiver) untuk merawat pasien.
Kelompok pekerja informal yang banyak beraktivitas di luar ruangan, anak-anak, lansia, serta masyarakat berpenghasilan rendah disebut termasuk yang paling terdampak. Mereka dinilai lebih sering terpapar polusi dan memiliki akses terbatas terhadap upaya mitigasi maupun layanan kesehatan.
Ketimpangan juga muncul dari sisi tempat tinggal. Fachrial menilai keterbatasan akses hunian layak membuat masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah terpaksa tinggal di pinggiran atau dekat sumber polusi, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), pinggir jalan tol, dan pusat energi. Ia menekankan polusi udara tidak menyelimuti Jabodetabek secara merata; tingkat paparan bisa berbeda antar lokasi, bahkan di area yang berdekatan, bergantung pada sumber pencemar dan kerentanan masyarakat setempat.
Transportasi disebut penyumbang terbesar PM2.5
Dalam riset kolaborasi SystemiQ dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) berjudul Better Air, Better Indonesia, sektor transportasi disebut menjadi kontributor utama tingginya konsentrasi PM2.5 di Jakarta dan sekitarnya, dengan porsi 61%. Sektor industri dan tenaga listrik disebut berkontribusi hingga 8%. Riset itu juga menyebut sumber lain seperti PLTU Muara Karang dan Tanjung Priok serta sektor konstruksi.
Fachrial menilai pembenahan transportasi di Jakarta dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir menunjukkan kemajuan, mulai dari integrasi antarmoda hingga penambahan koridor. Namun, ia menyebut persoalan kenyamanan dan kepadatan membuat masyarakat belum sepenuhnya beralih ke transportasi umum. Menurutnya, transportasi publik juga tidak bisa menjadi satu-satunya solusi karena persoalan polusi udara berkaitan dengan tata kelola hunian dan jarak tempat tinggal ke pusat aktivitas yang mendorong mobilitas tinggi dan emisi besar.
Kendaraan listrik dinilai bukan jawaban tunggal
Di tengah perdebatan solusi, kendaraan listrik kerap disebut sebagai jawaban untuk mengurangi polusi. Namun Fachrial mengingatkan ada konsekuensi lingkungan dari produksi baterai yang masih membutuhkan nikel dan berisiko memindahkan masalah ke wilayah lain. Ia mendorong prioritas elektrifikasi diberikan pada transportasi umum, bukan kendaraan pribadi, karena dinilai lebih efisien mengangkut banyak orang.
Hernani juga menyoroti persoalan limbah baterai kendaraan listrik yang memerlukan pengelolaan khusus. Selain itu, ia menyebut perbaikan kualitas udara juga dapat dilakukan pada kendaraan konvensional melalui peningkatan mutu bahan bakar minyak (BBM), misalnya standar Euro 2 ke Euro 4 untuk menekan emisi gas buang.
Seruan kebijakan yang lebih inklusif
Hernani menilai perspektif tata kota ikut memperburuk kualitas udara, terutama karena ketergantungan Jakarta pada kendaraan bermotor. Ia mengusulkan langkah yang dimulai dari internal pemerintah, misalnya kebijakan aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Ia juga menyinggung perembetan perkotaan (urban sprawl) dan minimnya ruang terbuka hijau yang dinilai menambah kadar polusi. Menurutnya, perencanaan kota yang berkelanjutan dan inklusif diperlukan, termasuk penyediaan fasilitas dan moda transportasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
“Langit (Seharusnya) Biru” di Dukuh Atas
Dalam kampanye publiknya, CISDI menghadirkan instalasi bertajuk “Langit (Seharusnya) Biru” di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas. Instalasi tersebut menampilkan visual kontras antara langit kusam dan langit biru sebagai gambaran kondisi kualitas udara Jakarta yang nyata dan ideal.
Project Lead for Air Pollution Campaign CISDI, Wisya Aulia Prayudi, mengatakan instalasi itu menjadi pintu masuk untuk memahami isu kualitas udara dan alasan langit bisa berubah warna akibat polusi. CISDI juga menilai kesadaran publik terhadap dampak jangka panjang polusi udara masih rendah, sehingga terdapat kesenjangan antara kesadaran dan aksi.
