TOBA — Kasus dugaan upaya suap yang melibatkan Kaur Keuangan Desa Partoruan, Kecamatan Bona Tualunasi, Kabupaten Toba, saat dikonfirmasi tim media pada 24 Februari 2026, disebut menjadi momentum untuk mendorong perbaikan transparansi pengelolaan Dana Desa.

Peristiwa itu terjadi ketika tim media meminta klarifikasi terkait dugaan perubahan fungsi Balai Kesenian yang didanai Dana Desa. Dalam konfirmasi tersebut, Kaur Keuangan yang bertugas saat itu dinilai tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Di tengah pertanyaan wartawan, yang bersangkutan justru menawarkan uang tunai.

Tim media menolak tawaran tersebut dan menyatakan kedatangannya untuk memastikan penggunaan Dana Desa—yang disebut sebagai hak bersama—dikelola dengan benar. Perwakilan tim media menilai tindakan menawarkan uang justru menguatkan adanya indikasi yang perlu diteliti lebih lanjut.

Pasca kejadian, tim media bersama elemen masyarakat mendokumentasikan fakta dan membantu pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Audit Pengendalian Hormat (APH). Kolaborasi ini disebut sebagai bentuk sinergi media dan masyarakat dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan desa.

Pimpinan media yang menangani kasus tersebut menyatakan komitmen mengawal proses penyelidikan secara objektif. Mereka juga berencana meliput perkembangan perkara secara transparan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memantau penggunaan anggaran publik.

Peristiwa ini turut mendorong sejumlah media lokal di Kabupaten Toba untuk membentuk jaringan pemantauan anggaran desa bersama masyarakat. Jaringan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai tata kelola Dana Desa serta mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.

Warga Desa Partoruan menyampaikan apresiasi atas sikap tegas tim media yang menolak suap. Masyarakat berharap kerja sama media dan warga dapat terus berlanjut demi membangun pemerintahan desa yang lebih transparan dan dipercaya.