Pemerintah Vietnam menegaskan tetap menghargai kerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), terutama dalam upaya memastikan transparansi dan efektivitas sistem perpajakan. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, pada 22 Februari, saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait keputusan Uni Eropa (UE) yang memasukkan Vietnam ke dalam daftar wilayah pajak yang tidak kooperatif pada 17 Februari 2026.
Menurut Pham Thu Hang, keputusan UE tersebut didasarkan pada hasil tinjauan sejawat OECD mengenai pertukaran informasi pajak dengan Vietnam untuk tahun fiskal 2021–2023. Ia menekankan bahwa sebagai anggota aktif dan bertanggung jawab dalam komunitas internasional, Vietnam memandang kerja sama dan pertukaran dengan OECD sebagai hal penting, khususnya untuk memastikan transparansi dan efisiensi sistem pajak. Vietnam juga menyatakan bahwa langkah-langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan investasi dan bisnis yang stabil, transparan, serta menguntungkan bagi komunitas usaha, termasuk pelaku bisnis dan investor asing.
Dalam proses tinjauan sejawat OECD, Vietnam disebut telah memasukkan, mengubah, dan menambah sejumlah dokumen hukum di bidang perpajakan, keuangan, dan tata kelola perusahaan. Di antaranya adalah Undang-Undang Administrasi Pajak, Undang-Undang Perusahaan, serta Peraturan Pemerintah No. 168/2025/ND-CP tentang manajemen perusahaan. Pemerintah Vietnam menyatakan pembaruan regulasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional mengenai transparansi dan pertukaran informasi perpajakan.
Saat ini, Vietnam juga sedang menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Nasional untuk melaksanakan rekomendasi Forum Global OECD tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi Perpajakan. Di saat yang sama, Vietnam menyatakan terus memperkuat kerja sama internasional di bidang perpajakan dengan para mitra, termasuk Uni Eropa.
Dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif Vietnam–UE, Vietnam menyatakan siap bertukar informasi, berbagi, dan bekerja sama secara erat serta bertanggung jawab dengan Dewan Eropa dan negara-negara anggota UE. Vietnam menyebut kerja sama ini terkait penyampaian capaian dalam penyempurnaan sistem hukum, mekanisme, dan kebijakan yang konsisten, transparan, adil, serta selaras dengan standar dan praktik internasional. Vietnam berharap langkah tersebut dapat mendukung penilaian yang lebih objektif dan komprehensif, sekaligus mendorong kerja sama dengan mitra Eropa demi pembangunan dan kemakmuran bersama.
