Pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 serta perwakilan dewan rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026–2031 dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret. Sesuai ketentuan undang-undang pemilihan, para kandidat memiliki hak untuk berkampanye guna memaparkan program aksi dan berinteraksi dengan pemilih.
Namun, muncul pertanyaan mengenai bagaimana hak berkampanye itu dapat dijalankan secara tepat, tetap sesuai hukum, menjamin transparansi dan keadilan antarkandidat, serta mendukung keberhasilan pemilihan nasional.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Komite Sentral Front Persatuan Nasional Vietnam menyelenggarakan konferensi pelatihan keterampilan kampanye pemilu bagi para kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman terkait pelaksanaan kampanye.
Mantan Wakil Ketua Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional, Bui Dang Dung, menekankan sejumlah prinsip yang harus dipatuhi kandidat saat berkampanye. Ia menyebutkan bahwa kandidat tidak boleh memanfaatkan pelaporan program aksi kampanye untuk menyebarkan gagasan yang bertentangan dengan pedoman, kebijakan, dan hukum Partai serta Negara. Selain itu, ia menegaskan larangan menggunakan jabatan untuk mempromosikan diri melalui media massa, serta larangan menjanjikan hadiah atau imbalan karena dapat menciptakan ketidaksetaraan.
Pengacara Dinh Thi Mai Huong dari Asosiasi Advokat Hanoi menyatakan bahwa Undang-Undang Pemilu saat ini mengatur secara ketat bentuk dan perilaku terkait kampanye. Menurutnya, aturan tersebut bertumpu pada tiga prinsip, yakni demokrasi, transparansi, dan kesetaraan; kepatuhan pada hukum dan etika sosial; serta larangan menyalahgunakan posisi atau kewenangan untuk kepentingan kampanye seorang kandidat.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat dua bentuk kampanye pemilihan: pertemuan dan interaksi dengan pemilih di pertemuan lokal di daerah pemilihan tempat kandidat mencalonkan diri, serta kampanye melalui media massa.
Di tengah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin luas, Profesor Madya Dr. Vu Thi Loan dari Akademi Pemuda Vietnam menilai para kandidat memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan rencana aksi melalui platform media sosial agar dapat ditinjau dan dievaluasi pemilih.
Selain pemahaman aturan, konferensi tersebut juga membekali kandidat dengan keterampilan menyusun dan mempresentasikan program aksi kepada pemilih. Untuk mendukung kampanye yang efektif dan adil, Front Persatuan Nasional Vietnam bersama organisasi terkait menyatakan telah menyusun dan akan menerapkan rencana pemantauan pemilu secara ketat pada periode mendatang.
