Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh menjadikan ibadah puasa sebagai alasan untuk menurunkan kinerja. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk menghentikan praktik mark up nilai proyek.
Pernyataan tersebut disampaikan Anshar saat memimpin apel pagi di lapangan landscape kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Senin (2/3/2026). Dalam arahannya, ia menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada ASN Muslim serta meminta aktivitas kerja tetap berjalan normal.
“Bagi rekan-rekan muslim, saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini hari kesebelas dan ada yang kedua belas. Semoga kita tidak kurang dalam beraktivitas. Kita kerja di kantor, banyak orang lain seperti petani. Sekalipun puasa, mereka tetap bekerja. Jadi jangan karena alasan puasa, lalu malas masuk kantor,” tegasnya.
Ia menyebutkan, setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Kota Sorong, pemerintah daerah mencatat sejumlah capaian pembangunan. Namun, menurutnya masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk menjawab tantangan ke depan.
“Baru saja Pemerintah Kota Sorong merayakan HUT Kota Sorong ke-26. Banyak capaian pembangunan yang luar biasa. Tapi kita juga tidak pungkiri banyak hal yang belum maksimal yang menjadi tantangan ke depan,” ujarnya.
Anshar juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pemerintahan yang dinilai belum representatif. Ia mencontohkan kantor Dinas Pertanian yang disebutnya belum layak, serta menyebut perlunya perhatian terhadap kantor lurah dan distrik.
“Kondisi Dinas Pertanian kantornya tidak layak, dan tidak mencerminkan marwah pemerintahan. Kabag Pemerintahan juga sudah menyampaikan kalau banyak kantor lurah dan distrik juga perlu mendapat perhatian,” ungkapnya.
Dalam hal pengelolaan anggaran, Anshar menekankan disiplin dan transparansi sebagai kunci. Ia mengingatkan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Presiden, disampaikan arahan untuk menghentikan praktik mark up nilai proyek.
“Sesuai visi dan misi kita di Sorong, kita harus kerja keras. Tidak ada aparatur yang malas. Yang penting juga disiplin dalam pengelolaan keuangan. Sekalipun kita kerja keras tapi kalau boros, kita tidak bisa bikin apa-apa. Dalam rakor dengan presiden, disebutkan stop mark up nilai-nilai proyek,” katanya.
Ia juga meminta setiap proyek mencantumkan nilai anggaran agar dapat diawasi publik. Anshar menyinggung praktik di Jawa Barat yang rutin mengumumkan transaksi RKUD agar masyarakat mengetahui pemasukan dan pengeluaran pemerintah.
“Saya kagum lihat Jawa Barat yang tiap hari umumkan transaksi RKUD-nya, agar publik tahu pengeluaran dan pemasukan. Di sini saya lihat kalau proyek tidak dicantumkan nilai proyeknya. Ini supaya masyarakat bisa kontrol. Jadi jangan main-main. Semua harus transparan,” tegasnya.
Selain isu internal pemerintahan, Anshar turut menyinggung dinamika global yang dinilainya berpotensi berdampak pada daerah, terutama terkait jalur distribusi logistik dunia.
“Kita juga perlu tahu bahwa dua hari ini terlihat perang antara Israel, Amerika versus Iran. Ini berpengaruh ke negara kita. Kalau jalur-jalur yang membawa logistik dunia tertutup, ini akan mempengaruhi kita,” ujarnya mengakhiri arahan.
